Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan pada Rabu, (7/10). Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama strategis yang sebelumnya telah terjalin di tingkat pusat antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Setiap proses penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kami perlu memastikan setiap kebijakan, keputusan maupun tindakan yang diambil KPU memiliki landasan hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, Kata Wahyu Dinata - Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.  Kami siap mendampingi dan terus membangun kolaborasi dengan KPU Provinsı Daeran khusus Jakarta. Sinergı inı diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan demokrasi yang profesional, berintegritas dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, Kata Dr. Sutiko - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.  Dengan adanya kesepahaman antarlembaga, kerja sama yang dibangun diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan tata kelola penyelenggaraan pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Denny Achmad, Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nelvia Gustina, Fahmi Zikrillah, Dody Wijaya dan Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dirja Abdul Kadir serta Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan koordinasi penjajakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta sebagai langkah memperkuat kolaborasi dalam pendidikan pemilih, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan demokrassi di Jakarta. Penjajakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah dibangun antara KPU Republik Indonesia dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Kami melihat Muhammadiyah memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembangunan demokrasi. Karena itu, kami berharap hubungan dan kolaborasi antara KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan PW Muhammadiyah DKI Jakarta dapat terus terjaga dan dikembangkan ke depan" Kata Wahyu Dinata - Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. "Kerja sama antara KPU dan Muhammadiyah merupakan langkah positif untuk menghadirkan berbagai program yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus membangun kesadaran publik terhadap pentingnya partisipasi dalam proses kepemıluan dan kehıdupan sosıal kemasyarakatan di Jakarta" Kata Syahrul Hasan - Sekretaris PWM DKI Jakarta. Masyarakat, sekaligus membangun kesadaran publik terhadap pentingnya partisipasi dalam proses kepemıluan dan kehıdupan sosıal kemasyarakatan di Jakarta. Salah satu ruang lingkup kerja sama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemilihan umum dan demokrasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan pemilih, sosialisasi kepemiluan, diskusi demokrasi, serta berbagai kegiatan edukasi lainnya diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Ruang lingkup lainnya mencakup dukungan terhadap sosialisasi dan pendidikan pemilih serta berbagai bentuk kerja sama lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Hal yang paling utama adalah memastikan setiap bentuk kolaborasi memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung penguatan demokrasi di Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi melantik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI yang bertempat di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10). Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan sumber daya manusia sekaligus awal bagi para pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU secara optimal. Dalam penyampaiannya, Ketua KPU RI menekankan bahwa pelantikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan dedikasi. Afif juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai yang telah dilantik sebagai ASN di lingkungan KPU. Ia berharap pelantikan tersebut menjadi awal dari perjalanan pengabdian yang membawa keberkahan, serta mendorong seluruh pegawai untuk terus memberikan dedikasi terbaik dalam menjalankan tugas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan penambahan formasi tersebut, KPU RI diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi kerja birokrasi, serta mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak ke depan. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 27 PNS di lingkungan KPU se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta turut dilantik sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia KPU di wilayah DKI Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta melaksanakan Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026, di Kantor KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).   Upacara dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" ini diawali dengan Pembacaan Teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Naskah Ikrar serta diakhiri dengan Pembacaan Do’a.  Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Astri Megatari dan diikuti oleh Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Fahmi Zikrillah dan Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dirja Abdul Kadir serta seluruh jajaran Sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Khusus Jakarta dalam rangka mematangkan persiapan pelaksanaan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026, pada kamis (24/9). Rapat koordinasi tersebut penting dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain membahas kesiapan data, koordinasi juga diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan dan hasil kerja terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari tata kelola administrasi penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menekankan pentingnya dokumentasi dan pengarsipan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran KPU. Menurutnya, setiap proses kerja yang dilakukan perlu meninggalkan jejak administrasi yang jelas sehingga dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus memudahkan proses penelusuran di kemudian hari. “Setiap kegiatan yang kita lakukan harus terdokumentasi dan terarsip dengan baik. Dokumentasi bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi menjadi bagian dari akuntabilitas dan memori kelembagaan,” ujar Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menekankan agar KPU Kabupaten/Kota memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian data ganda dan data invalid dalam proses pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, penyelesaian data ganda dan data invalid tidak dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan internal melalui sidalih, tetapi membutuhkan koordinasi dan klarifikasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap data yang teridentifikasi dapat ditelusuri, diverifikasi, dan ditindaklanjuti berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kami meminta KPU Kabupaten/Kota fokus menyelesaikan data ganda yang masih ditemukan. Untuk memastikan penyelesaiannya tepat, perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait sehingga setiap perubahan atau perbaikan data memiliki dasar yang jelas,” ungkap Fahmi Zikrillah, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang untuk melakukan konsolidasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan bahan, kelengkapan administrasi, serta data yang akan menjadi bagian dari Pleno PDPB Triwulan III Tahun 2026. Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkomitmen menjaga kualitas data pemilih sekaligus memperkuat tata kelola pemutakhiran data yang akurat, transparan, dan akuntabel.

Mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, inklusif, dan saling menghormati merupakan tanggung jawab bersama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta turut mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia, pada Kamis (17/9).  Upaya tersebut juga sejalan dengan Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menjadi salah satu pijakan dalam membangun lingkungan kelembagaan yang aman, bermartabat, dan saling menghormati. “Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan KPU tidak cukup hanya dengan membuat kebijakan dan aturan. Kita juga harus membangun kesadaran melalui sosialisasi, berani saling mengingatkan dengan cara yang baik, serta membentuk kebiasaan untuk saling menghormati. Dengan demikian, kita bersama-sama dapat menciptakan lingkungan kerja KPU yang sehat, aman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan dan tindakan yang merendahkan martabat sesama.” Mochammad Afifuddin - Ketua KPU RI Sosialisasi dilaksanakan melalui penyampaian materi dan dialog interaktif dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang. Materi disampaikan oleh Iffa Rosita, Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan; Maria Ulfah Anshor, Ketua Komisi Nasional Perempuan; Sekar Panuluh, Senior Programme Coordinator untuk Indonesia dan Malaysia pada Westminster Foundation for Democracy (WFD); serta Yosefini Rasyanti Munthe, Direktur dan Team Leader PT ARA Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta terus memperkuat komitmen untuk membangun budaya kerja yang aman, sehat, inklusif, responsif gender, dan bebas dari kekerasan seksual. Upaya pencegahan merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran KPU, sebagai bagian dari ikhtiar menjaga lingkungan kelembagaan yang profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi rasa aman dan saling menghargai.