KPU DKI Jakarta Sosialisasikan PP Nomor 53 Tahun 2010

29-07-2020    15:30:00 Dibaca : 89 x

jakarta.kpu.go.id - (29/07) KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Acara ini digelar pada Rabu 29 Juli 2020 mulai pukul 13.00 sampai 15.30, menggunakan metode daring dengan aplikasi google.meet. Kegiatan yang difasilitasi oleh sub bagian Organisasi dan SDM  ini diikuti oleh seluruh Komisioner dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabuaten/Kota se-DKI Jakarta.

Sosialisasi ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos. Dalam sambutannya Betty mengatakan pentingnya penegakan disiplin bagi seluruh PNS KPU se-DKI Jakarta agar Pemilu terselenggara dengan baik dan berkualitas. “Disiplin PNS perlu kita tegakkan walaupun ditengah masa pandemic Covid 19 ini. Kita tidak memberi toleransi terhadap pelanggaran disiplin pegawai. Saya lihat isi larangan dalam PP ini juga eksplisit berkaitan dengan tugas kita. seperti larangan memberikan dukungan pada Capres Cawapres, Caleg, Kepala Daerah, dan Peserta Pemilu” Ujar Betty. “Isi PP ini juga sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia. KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai salahsatu pilot project agenda Reformasi Birokrasi KPU di Indonesia berupaya untuk selalu menegakkan disiplin PNS. Saya harapkan dengan sosialisasi PP ini disiplin PNS di KPU se DKI Jakarta dapat ditingkatkan” pungkas Betty.

Hadir sebagai narasumber sosialisasi ini Kepala Biro SDM KPU RI Lucky Firnandi Majanto. Lucky memaparkan poin-poin penting yang terdapat dalam PP 53 tahun 2010. Beberapa diantaranya tentang kewajiban dan larangan PNS, jenis-jenis hukuman disiplin, pejabat yang berwenang memberikan hukuman, dan jenis-jenis pelanggaran disiplin PNS. “Penegakan disiplin ini perlu ditegakkan disetiap satker. Biro SDM KPU RI telah lama melakukan hal ini. Pegawai-pegawai yang melanggar disiplin berdasarkan rekapitulasi absensi dipanggil dan diberikan pembinaan. Jika pelanggarannya sudah memenuhi kriteria, dijatuhkan sanksi sesuai yang diatur pada PP ini” ujar Lucky. “Etalase Indonesia ada di Provinsi DKI Jakarta. Jika ada program-program pembangunan nasional DKI akan selalu dilibatkan. Dengan agenda Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU, pembinaan disiplin PNS ini menjadi salah satu hal utama yang sangat penting untuk ditegakkan” kata Lucky dalam paparannya.

Sementara itu Anggota KPU RI yang membidangi SDM Ilham saputra ikut menyempatkan diri hadir memberikan pengarahan dalam sosialisasi ini. Ilham mengatakan pentingnya Konsolidasi internal dan transparansi. “Konsolidasi internal antara komisioner dengan sekretariat, antar komisioner, dan antar sekeretariat dibutuhkan untuk membangun lembaga ini. Selain itu diperlukan juga transparansi dilingkungan sekretariat. Komisioner berhak tau bagaimana kinerja sekretariat, berapa anggaran tersedia, dan untuk apa digunakan. Tapi tidak perlu sampai mengintervensi proses penyerapan anggarannya, selama program kerja dan hasil pleno KPU terfasilitasi oleh sekretariat.” pungkas Ilham.
File Lampiran :