Perkuat Integritas Penyelenggara Pemilu, KPU DKI Launching Sekolah Anti Korupsi

04-03-2020    08:20:00 Dibaca : 134 x

kpujakarta.go.id (04/03) Komisi Pemilihan Provinsi DKI Jakarta menginisiasi sekolah anti korupsi bagi seluruh jajarannya baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sekolah Anti Korupsi terlaksana berkat kerjasama KPU Provinsi DKI Jakarta dengan Indonesian Corruption Watch yang memiliki program Akademisi Anti Korupsi yang merupakan wadah bagi para aktivis dan masyarakat luas  untuk belajar bersama secara online, offline, maupun penggabungan keduanya tentang korupsi dan cara-cara pemberantasannya.

 

Dalam sambutannya pada acara Launching Sekolah Anti Korupsi yang dilaksanakan di kantor KPU Provinsi Jakarta, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos mengutip kata-kata Angel Gurria, Secretary General Organisation For Economic Co-operation, bahwa integritas, Transparansi dan usaha untuk melawan korupsi harus menjadi nilai fundamental kita. Nilai itu bukanlah hal yang baru bagi penyelenggaran Pemilu.

 

“KPU dengan tiga nilai dasar organisasinya, yakni mandiri, Independen dan professional dengan tagline Pemilu berintegritas seyogyanya selalu menjadi bagian dalam langkah tindak tanduk penyelenggaranya, baik tingkatan atas sampai dengan tingkatan TPS, dari Komisioner sampai jajaran sekretariatnya” ujar Betty.

 

Ketua Komisi Pemilahan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman yang turut hadir dalam acara Launching ini sangat mengapresiasi  langkah inisiatif dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Arief berharap langkah ini dapat diterapkan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sekolah Anti Korupsi diharapkan dapat membuat kinerja KPU terhindar dari perilaku koruptif.

 

“Tugas KPU sebagai penyelenggara Pemilu bukan Cuma sekedar menyelenggarakan teknis kepemiluan, tapi juga harus mampu mendesign bagaimana Pemilu menjadi baik. Salah satunya adalah penyelenggaraan Pemilu  yang bebas korupsi” ucap Arief.

 

Dalam acara launching juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman KPU Provinsi DKI Jakarta dan Indonesian Corruption Watch serta diskusi bersama para narasumber, antara lain Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW), Prof. Dr. Syamsudin Haris (Dewan Pengawas KPK) dan Partono (Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta).

 Prof. Dr. Syamsudin Haris salah satu Anggota Dewan Pengawas KPK yang juga merupakan peneliti senior di LIPI, dalam materinya menjelaskan bahwa sangat banyak dampak positif bagi bangsa jika memang program launching antikorupsi disosialisasikan di berbagai kalangan masyarakat terutama lembaga negara.

 Haris menerangkan bahwa korupsi tidak pernah lepas dari dunia politik di Indonesia yang selalu bermasalah.

 “Pemilunya, politiknya, dan tata kelola pemerintahannya. Kalau Politik bisa dibenahi, maka potensi korupsi bisa diminimalkan. Karena hulu dari korupsi berasal dari partai politik yang tidak sehat dan melahirkan kandidat yang tidak didukung dengan integritas yang baik” kata Haris.
File Lampiran :