Sekolah Anti Korupsi KPU Provinsi DKI Jakarta Sajikan Materi Pentingnya Pahami Manajemen Keuangan Negara

10-11-2020    15:50:00 Dibaca : 75 x

jakarta.kpu.go.id - KPU Provinsi DKI Jakarta Kembali menggelar Sekolah Anti Korupsi. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini, dilaksanakan pada Selasa 10 November 2020 mulai pukul 13.00 s.d. 15.00. Sekolah Anti Korupsi ini merupakan sesi kedua yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Selasa 3 November 2020. Kali ini tema yang diangkat adalah Manajemen Keuangan Negara. Acara ini diikuti oleh Seluruh anggota, pejabat struktural, dan bendahara KPU se DKI Jakarta.

Sekolah Anti Korupsi ini diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos. Betty mengatakan program ini sangat penting sehingga di buat beberapa sesi, agar pesrta dapat memahami materi anti korupsi lebih dalam. “Sesi hari ini adalah sesi kedua dari tiga sesi yang kita telah mulai minggu lalu. Semoga peserta dapat mengikutinya dengan baik dan lebih memahami materi anti korupsi” Pungkas Betty.

Hadir sebagai narasumber Ade Irawan, Aktivis ICW yang didampingi moderator Wana Alamsyah Peneliti ICW. Ade Irawan menjelasakan bagaimana Politisasi dan Korupsi Uang Negara. “Titik rawan korupsi keuangan negara dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/audit” ujar Ade menjelaskan.
Selanjutnya pemateri menjelaskan tentang latar belakang perlunya mengetahui manajemen keuangan negara, karena sumber daya dan dana negara merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan. Di sisi lain, sumber daya dan dana negara juga bisa jadi alat untuk memperkaya diri dan kelompok. Oleh karenanya, banyak orang yang berupaya agar bisa lebih mudah mengakses sumber daya dan dana negara tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui ajang pemilihan umum dengan cara menjadi kandidat calon atau penyandang dana kandidat yang merupakan investasi politik.

Di samping itu adanya akses terhadap sumber daya dan dana negara memberikan jaminan untuk memperkuat bisnis, memperkaya diri, bahkan memperluas kekuasaan berupa politik dinasti. Karenanya KPU sebagai penyelenggara harus mampu mengantisipasi hal-hal tersebut dengan mengetahui manajemen keuangan negara, antara lain dengan mengetahui sumbangan dana kampanye yang terkait dengan akses terhadap sumber daya dan dana negara, memanipulasi sumbangan yang melebihi batas atau memecah sumbangan dan bahkan menutupi sumbangan yang diberikan kepada kandidat.
File Lampiran :