Sosialisasi Gratifikasi dilingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten dan Kota se-Provinsi DKI Jakarta

13-03-2020    18:30:00 Dibaca : 40 x

jakarta.kpu.go.id (13/03). KPU Provinsi DKI Jakarta mengadakan Sosialisasi Gratifikasi dilingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. acara ini digelar di Ruang Rapat lantai 2 Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta Jalan Salemba Raya no 15 Jakarta Pusat, Jumat 13 Maret 2020.

Sosialisasi ini diisi oleh Nanang Priyatna, S.E., M.A.P., CFE Inspektur Utama KPU RI yang saat ini juga bertugas sebagai Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI. Dalam arahannya, Nanang menjelaskan arti gratifikasi, bentuk-bentuk gratifikasi, perbedaan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi, serta Peraturan KPU RI tentang gratifikasi (PKPU 15 tahun 2015). Nanang juga menyampaikan bahwa ada gratifikasi yang tidak dianggap suap. “Surat sekjen KPU nomor 1076 tahun 2018 menjelaskan gratifikasi dalam kedinasan yang tidak wajib dilaporkan. Misalnya honorarium narasumber, seminar kit yang bernilai maksimal Rp 500.000, hadiah dalam rangka pesta seperti perrnikahan senilai maksimal Rp 1.000.000.” Ujar Nanang.

Sementara itu ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos menyampaikan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sebuah terobosan berupa Sekolah Anti Korupsi bagi Anggota dan Pejabat sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan yang bekerjasama dengan ICW tersebut untuk meningkatkan pengetahuan anti korupsi bagi pimpinan dan pejabat dilingkungan KPU se-Provinsi DKI Jakarta. Betty juga mengingatkan agar setiap satker segera menetapkan SK Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). UPG inil akan bertanggungjawab mencegah terjadinya gratifikasi dengan melakukan pemantauan dan pengendalian disatkernya masing-masing.

Sosialisais Gratifikasi ini diikuti oleh seluruh Ketua, anggota, sekretaris, dan pejabat structural di lingkungan KPU se-Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, penyelenggara Pemilu di Provinsi DKI Jakarta dapat menjaga integritas dan terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

File Lampiran :