Usung Tema Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Pemilu KPU DKI Jakarta Gelar Inhouse Training Kepemiluan ke-8

05-08-2020    16:35:00 Dibaca : 70 x

jakarta.kpu.go.id - (05/08) KPU Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan Inhouse Training (IHT) Kepemiluan. IHT yang dijalankan KPU Kota Jakarta Timur ini diselenggarakan secara virtual melalui meet.google pada Rabu, 5 Agustus 2020 mulai pukul 13.00 WIB s.d. 16.00. IHT ini diikuti oleh para anggota dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta. Kali ini mengusung tema Penegakan Hukum Pemilu & Penyelesaian Masalah Pemilu. Dengan tema ini, diharapkan seluruh jajaran KPU se-DKI Jakarta lebih memahami bagaimana penegakan hukum dan penyelesaian masalah Pemilu yang berlaku terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada.

IHT dimulai dengan sambutan pembukaan oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos. Seperti biasanya, Betty tak lupa menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Anggota dan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta yang tetap semangat menambah ilmu kepemiluan melalui diskusi rutin In House Training secara virtual ditengah pandemi Covid 19. “Ini Inhouse Training ke delapan kita ditengah pandemic Covid 19. Terimakasih teman-teman semua yang terus semangat menambah ilmu kepemiluan” ujar Betty. “Kita belajar dari sengketa hukum yang kita alami dari Pemilu 2014 dan 2019, serta Pilkada 2017. Semoga pada pemilu selanjutnya kita semakin siap meminimalisir kemungkinan kesalahan yang berujung pada sengketa hukum” pungkas Betty.

Materi IHT diisi oleh Fahrur Rohman Anggota KPU Kota Jakarta Timur. Pria yang akrab dipanggil Paung ini memaparkan pengantar penegakan hukum pemilu. Paung menyampaikan landasan hukum pemilu, kerangka hukum pemilu, dan standar internasional penegakan hukum pemilu.

Sementara pemateri kedua adalah Muhaimin Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Ketua divisi Hukum KPU Provinsi DKI Jakarta yang sering dipanggil Cak Imin ini menjelaskan materi bagaimana penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif, sengketa proses pemilu, sengketa TUN, perselisihan hasil pemilu, dan tindak pidana pemilu. Cak Imin menjelaskan bagaimana proses mulai pengaduan, proses aduan, dan persidangan masing-masing pelanggaran tersebut.

Selanjutnya materi IHT diselingi dengan sosialisasi aplikasi Kaliber (Kontrol Administrasi Daftar Pemilih Berkelanjutan 2020) oleh Tedi Kurnia Anggota KPU Kota Jakarta Timur. Aplikasi ini dibuat untuk mengetahui nama pemilih terdaftar di Kota Jakarta Timur. Bagi yang belum terdaftar dapat berpartisipasi aktif mendaftarkan dirinya melalui Kaliber, sebelum sinkronisasi data tingkat pusat
File Lampiran :