KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Gelar Rapat Awal Tahun 2026
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar Rapat Awal Tahun 2026 pada Selasa (20/1) di Kantor KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, menegaskan bahwa seluruh program kerja KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tiga tujuan utama, mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas; menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; serta mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Wahyu juga menekankan pentingnya efisiensi operasional, optimalisasi dari anggaran yang tersedia, serta perencanaan dengan berbasis POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dan analisis SWOT (Strength Weakness Opportunity dan Threats). Seluruh divisi diminta aktif berkoordinasi dalam menyusun program kerja, baik berbasis anggaran maupun non-anggaran, serta segera untuk mengusulkan revisi anggaran apabila diperlukan.
Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik Nelvia Gustina, menyampaikan bahwa seluruh divisi diharapkan membahas dan menyusun Perjanjian Kinerja (PK) secara bersama. Dengan penyesuaian anggaran Tahun 2026 yang difokuskan pada honorarium dan operasional kantor, kerja sama lintas lembaga tetap terbuka sepanjang mendukung efektivitas kinerja KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Nelvia juga merencanakan kegiatan bimbingan teknis kearsipan bersama bagian umum, evaluasi kinerja tahunan dengan target pencapaian maksimal, serta menjalin kerja sama dengan tiga lembaga sesuai arah kebijakan KPU RI.
Selanjutnya, Ketua Divisi Data dan Informasi, Fahmi Zikrillah, menyampaikan bahwa Tahun 2026 akan difokuskan pada persiapan tahapan Pemilu 2027. Permasalahan data, seperti data ganda, akan dipetakan dan dicarikan solusi melalui program-program sederhana. Setiap bagian juga diminta menyusun catatan permasalahan dan alternatif solusi sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Astri Megatari, menyampaikan bahwa kegiatan divisi dapat diarahkan pada pendidikan pemilih dengan melibatkan akademisi atau tokoh kepemiluan. Produk kegiatan diharapkan dapat berbentuk jurnal atau artikel yang bermanfaat bagi masyarakat serta membuka peluang kerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memperluas jangkauan sosialisasi / pendidikan demokrasi.
Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Dody Wijaya, menekankan perlunya peningkatan pelayanan publik, termasuk kepada partai politik maupun peserta pemilu. Penguatan konsolidasi internal sebelum dan sesudah tahapan pemilu menjadi perhatian utama, termasuk evaluasi data partai politik melalui kunjungan langsung / roadshow. Selain itu, kajian teknis kepemiluan akan kembali dilaksanakan secara daring dan dibuka untuk publik sesuai arahan KPU RI.
Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta terus berupaya menghadirkan tata kelola pemilu yang profesional, transparan dan berintegritas demi penguatan demokrasi di Jakarta.
Rapat ini dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, para pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh jajaran sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
