Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan pendampingan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan KPU se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), pada Senin (2/2). Pada sesi tersebut, para CPNS memperoleh Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) yang disampaikan oleh Kepala Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Fikry Errydian Syahidi. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada pemahaman KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, meliputi kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan KPU dalam seluruh tahapan Pemilu. Selain itu, CPNS juga dibekali pemahaman mengenai peran strategis Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU dalam menjunjung profesionalisme, integritas dan netralitas guna mendukung terselenggaranya Pemilu yang demokratis, berintegritas dan berkeadilan. Diharapkan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS ini dapat membangun kemampuan peserta dalam meningkatkan kompetensi teknis, profesionalisme, integritas serta pemahaman nilai-nilai dasar ASN guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas, transparan dan akuntabel. Turut hadir Kepala Sub Bagian  Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersama staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menerima kunjungan silaturahmi dari Pemuda Kaum Betawi pada Jumat (30/1). Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara Pemilu dan generasi muda dalam memperkokoh demokrasi di Jakarta. Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, mengapresiasi kehadiran Pemuda Kaum Betawi sebagai wujud peran aktif generasi muda dalam proses demokrasi. Wahyu menegaskan pentingnya dukungan dan kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Astri Megatari, turut menyambut positif silaturahmi tersebut. Astri menekankan pentingnya kerja sama dalam kegiatan pendidikan pemilih serta mengajak kaum muda untuk aktif memahami dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Kaum Betawi, menyampaikan komitmen organisasi dalam memperkuat pendidikan demokrasi dan menyerahkan buku berjudul “Indonesia Emas 2045: Realisasi Peran dan Optimisme Generasi Muda Bangsa” sebagai simbol kolaborasi.  Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal kerja sama berkelanjutan dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif di Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahun 2026 bersama KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (29/1). Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi program kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2026. Menurutnya, rapat koordinasi ini sangat penting untuk memastikan kesiapan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja masing-masing. Wahyu juga menambahkan bahwa pada tahun 2026, kegiatan pendidikan pemilih akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, Wahyu mengingatkan KPU Kabupaten/Kota untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan program kerja. Terakhir Wahyu juga mengingatkan KPU Kabupaten/Kota agar menyelenggarakan rapat kerja untuk merumuskan dan mematangkan program-program yang akan dilaksanakan. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, Nelvia Gustina, berharap agar pelaksanaan program kerja tahun 2026 dapat berjalan secara optimal. Nelvia juga mengingatkan jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk segera menyusun rencana kerja yang selanjutnya dilaporkan kepada KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta guna dilakukan sinkronisasi dan dibahas bersama. Selain itu, Nelvia menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun 2025 sebelum menyusun rencana kerja 2026, guna mengetahui program yang perlu diperbaiki maupun dipertahankan. Selanjutnya, Ketua Divisi Data dan Informasi, Fahmi Zikrillah, menyampaikan bahwa setiap rencana kerja KPU Kabupaten/Kota harus selaras dengan Rencana Strategis KPU yang telah ditetapkan. Fahmi juga menegaskan bahwa seluruh rangkaian kerja pada tahun 2026 harus dipersiapkan secara maksimal sebagai bagian dari persiapan memasuki tahapan Pemilu Tahun 2027. Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Astri Megatari, mendorong KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan mendatang. Astri menegaskan bahwa pencapaian target indeks partisipasi pemilih menjadi hal yang sangat penting. Astri juga menambahkan bahwa pendidikan pemilih perlu dilakukan sejak dini, termasuk kepada para siswa-siswi tingkat SMP, mengingat pada Pemilu Tahun 2029 mereka akan menjadi pemilih pemula. Terakhir, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Muhammad Tarmizi, mengajak jajaran KPU Kabupaten/Kota agar dalam melakukan penyusunan program kerja dapat saling berkoordinasi dan memberikan kontribusi terbaik demi keberhasilan pelaksanaan tugas kelembagaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2026, memperkuat koordinasi antar satuan kerja serta mempersiapkan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta jajaran Sekretariat KPU se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menerima kunjungan silaturahmi DPW Partai Ummat Provinsi DKI Jakarta di Kantor KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pada Rabu (28/1). Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi yang positif antara KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan partai politik. Menurutnya, kolaborasi ini penting dalam menjaga kualitas data kepemiluan yang akurat, valid dan mutakhir. Wahyu menjelaskan sejumlah tugas strategis KPU pasca-Pemilu, antara lain Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Wahyu menegaskan pentingnya pembaruan data kepengurusan partai apabila terjadi perubahan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Dody Wijaya, menyambut kehadiran Partai Ummat sebagai momentum penguatan kebersamaan pasca-Pemilu. Dody mengingatkan pentingnya keabsahan data kepengurusan partai, termasuk kepemilikan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, guna mencegah potensi permasalahan di kemudian hari. Dody juga mendorong Partai Ummat untuk rutin melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL, meliputi data keanggotaan, kepengurusan, alamat kantor, hingga kepengurusan tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Astri Megatari, mengapresiasi kunjungan Partai Ummat sebagai partai politik pertama yang bersilaturahmi dengan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2026. Astri menegaskan bahwa pendidikan politik dan pendidikan pemilih harus terus dilakukan secara berkelanjutan, meskipun tahapan Pemilu baru akan dimulai pada tahun 2027. KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga terbuka untuk berkolaborasi dengan partai politik dalam penguatan pendidikan pemilu, termasuk melalui inovasi seperti Museum Perjalanan Pemilu di KPU Kota Jakarta Timur. Selanjutnya Ketua DPW Partai Ummat Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus perkenalan kepengurusan baru DPW Partai Ummat Provinsi DKI Jakarta kepada KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ia menegaskan bahwa silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi, koordinasi serta kebersamaan antara KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan partai politik sebagai sesama pemangku kepentingan dan peserta Pemilu. Pertemuan silaturahmi tersebut turut dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Muhammad Tarmizi dan Irwan Supriadi Rambe serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengikuti Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 dan Penyusunan Cascading Kinerja Serta Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 melalui daring di kantor KPU DKJ, Jakarta Pusat pada Selasa, (27/1). Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan LKjIP yang akurat dan transparan, serta penyusunan perencanaan kinerja dengan rencana pembangunan yang efektif untuk meningkatkan kinerja KPU. Penyusunan LKjIP dan IKU ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi KPU. Dalam hal ini, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya dalam penyelenggaraan Pemilu.  Kegiatan ini diikuti langsung oleh Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Wahyu Dinata didampingi oleh Anggota Astri Megatari, Nelvia Gustina, Dody Wijaya, Irwan Supriadi Rambe dan Muhammad Tarmizi serta Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta melaksanakan Rapat Finalisasi Buku Pemantau dan Laporan Hasil Survei Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024, pada Senin (26/1). Penyusunan buku ini merupakan inovasi terbaru KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam mendokumentasikan proses serta dinamika pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Jika secara nasional KPU Republik Indonesia menghadirkan dokumentasi dalam bentuk film, maka KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menghadirkan buku sebagai media edukasi, arsip dan referensi bagi publik. Melalui penerbitan Buku Pemantau dan Laporan Hasil Survei ini, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta berupaya memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan literasi demokrasi serta menyediakan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang. Rapat finalisasi ini dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Astri Megatari, bersama Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Fahmi Zikrillah dan Nelvia Gustina serta Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan jajaran staf Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.