KPU DKI Jakarta Menerima Kunjungan kerja Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Data Pemilih Warga Binaan yang ada di Lapas dan Rutan se-DKI Jakarta bersama kemenkumham DKI Jakarta di kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis,(9/3).
Kedatangan Rombongan Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi didampingi oleh Anggota KPU DKI Partono, Deti Kurniawati, M. Muhaminin, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Khadir serta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Ahli Madya Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta.
Dalam sambutan awal, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan semua hak warga negara menjadi pemilih agar bisa digunakan haknya di hari pemilu serentak pada 14 Februari 2024 nanti.
" Tentu Koordinasi ini sangat penting dalam memastikan semua hak warga negara yang berhak untuk bisa menjadi pemilih dan nanti digunakan haknya pada saat hari pemilihan di 14 Februari 2024. " Kata Sunardi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan sebelumnya bahwa ia mendapatkan amanah dari hasil rakor yang dipimpin langsung oleh menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly untuk memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan memperoleh haknya untuk mengikuti penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 nanti.
" Pada September tahun 2022 lalu, kami melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh pak menteri. terdapat 9 amanah beliau yang harus kami laksanakan di tahun 2023. amanah itu diantaranya memastikan seluruh warga binaaan pemasyarakatan memperoleh haknya untuk mengikuti pemilihan umum nanti " Kata Ibnu.
Atas dasar itu, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta meminta arahan selanjutnya kepada Ketua KPU DKI Jakarta dalam mempersiapkan pemenuhan hak warga binaan yang ada di dalam Lapas maupun Rutan se-DKI Jakarta,
" Pada kesempatan ini kami mohon arahan dari pak ketua untuk langkah-langkah kami selanjutnya dalam mempersiapkan pemenuhan hak warga binaaan kami dalam pemilihan umum nanti " sambung ibnu.
Selain itu, Ibnu juga menyampaikan permohonan dari Kadivpas untuk bisa memberikan sosialisasi kepada para Kalapas dan Karutan di Provinsi DKI Jakarta menjadi petugas pada saat pelaksanaan pemilu nanti.
" Selain itu, terdapat satu permintaan atau permohonan dari ibu kadivpas agar bapak ketua berkenan memberikan sosialisasi kepada para Kalapas dan Karutan di Provinsi DKI Jakarta bersama beberapa pejabat strukturalnya yang nantinya akan bertugas saat pelaksaan pemilu di tahun 2024. " Kata Ibnu.
Turut hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Marselina Budiningsih, Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi Arief Gunawan serta jajaran Kementerian Hukum dan Ham Provinsi DKI Jakarta.
