KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
Dalam memperkuat komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersama KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di kantor KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis, (12/6).
Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekedar kegiatan seremonial belaka, melainkan wujud komitmen nyata KPU dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dedy Isran menyampaikan apresiasinya kepada KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan komitmen awal dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyampaikan bahwa kunci utama Keterbukaan Informasi Publik khususnya dalam Zona Integritas terletak pada beberapa indikator keberhasilan, salah satunya adalah kualitas layanan Informasi Publik. Oleh karena itu, dengan diraihnya penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi Informatif pada Penganugerahan Kerterbukaan Informasi Publik tahun 2024, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta sudah memenuhi indikator keberhasilan Zona Integritas.
Dengan terlaksananya Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini, diharapkan untuk KPU Provinsi dan seluruh Satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta semakin berkomitmen dalam menerapkan nilai-nilai integritas, profesionalisme dan transparansi.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Wahyu Dinata serta seluruh Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta serta disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugaraha, Ketua Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan dan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hatubarat.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menjadi pondasi di dalam mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.
Kegiatan juga diikuti oleh Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nelvia Gustina serta Sekretaris, Kabag, Kasubbag KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Khusus Jakarta.
