KPU Provinsi DKI Jakarta Terima Kunjungan Konsultasi/ Koordinasi Komisi I DPRD
jakarta.kpu.go.id - Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang, Komisi I DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan kunjungan konsultasi/koordinasi ke KPU Provinsi DKI Jakarta Jumát, 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB. Rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Sunardi dan didampingi oleh Ketua Divisi SDM dan Litbang Deti Kurniawati, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik Tarmidzi serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas. Sementara rombongan Komisi I DPRD Kota Banjarmasin dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H. M. Yamin H.R. didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I Hj. Hariyasisar, serta para anggota Komisi I lainnya.
Dalam sambutannya H. M. Yamin H.R. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin mengucapkan terimakasih atas kesediaan KPU Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan ini serta menjelaskan bahwa maksud dan tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui persiapan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang dikarenakan jadwal tahapan Pemilu serentak sudah diluncurkan. “Kita tahu pelaksanaan Pemilu di 2024 nanti cukup rumit, karena di samping ada pemilu legislatif dan presiden, juga ada pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan di tahun yang sama, karenanya kita perlu belajar dan mencari informasi dari KPU Provinsi DKI Jakarta” jelas M. Yamin. Sementara Hj. Hariyasisar mengatakan bahwa dipilihnya DKI Jakarta karena DKI Jakarta adalah miniatur Indonesia, hampir semua suku, ras ada di DKI Jakarta sehingga menjadi barometer pelaksanaan Pemilu. Kemudian juga Hj. Hariyasisar menanyakan mengenai jadwal tahapan serta perencanaan anggaran untuk Pemilu Serentak 2024.
Sunardi selaku Ketua KPU DKI Jakarta menjelaskan bahwa keadaan yang terjadi di DKI Jakarta melalui pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2017 lalu, di mana DKI Jakarta pada saat ini tentu berbeda dengan yang lalu. “Kebutuhan untuk Pemilu 2024 tetntu berbeda dengan yang lalu, baik dari jumlah pemilih per TPS yang berdampak pada penambahan jumlah TPS dan komponen pembiayaan lainnya, itu yang menjadi dasasr perubahan di perencanaan anggaran.” jelas Sunardi.
Sunardi juga menjelaskan bahwa ada dua hal yang ditekankan bagi penyelenggara pemilu baik di tingkat Provinsi sampai badan ad-hock, yakni sebagai penyelenggara KPU dan badan ad-hock seperti bekerja di rumah kaca. Artinya apa yang dikerjakan terlihat jelas oleh orang dari luar, oleh karenanya setiap kecurangan yang dilakukan akan mudah dilihat.
Menyambung mengenai badan ad-hock dijelaskan lebih detail mengenai pengalaman Pemilu 2019 oleh Deti Kurniawati, Ketua Divisi SDM dan Litbang. Deti mendukung perkataan Ketua KPU DKI Jakarta bahwa dalam bekerja sebagai penyelenggara pemilu yang utama adalah menjaga integritas serta hubungan baik dengan stakeholder, karena keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh KPU saja, tetapi ada instansi lain yang mendukung termasuk partai politik. Lebih lanjut juga Deti menjelaskan pentingnya keterwakilan perempuan pada penyelenggaraan Pemilu baik dari penyelenggara sampai ke peserta Pemilu.
Sementara untuk penjelasan mengenai tahapan Pemilu 2024 disampaikan oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas Binsar S.T. Siagian. Binsar menyampaikan sedikit gambaran tanggal penting tahapan Pemilu 2024 yang perlu diperhatikan.
