Plt. Sekretaris Pimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Partai Politik
Senin, 26 September 2022 Plt. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir, mengadakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Partai Politik di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta
Rapat diikuti oleh Kepala Bagian KPU Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hadir pula Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin yang keduanya memberikan arahan kepada peserta rapat.
Dalam arahannya Plt. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir mengatakan bahwa maksud kegiatan ini adalah untuk menyikapi semua kegiatan baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, baik dalam pelaksanaan tahapan pemilu maupun dukungan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan tahapan pemilu seperti verifikasi administrasi partai politik, dan dukungan tahapan seperti penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk kendaraan operasional dan renovasi gedung perkantoran.
Selanjutnya Dirja berharap kepada para Sekretaris untuk meneruskan hasil rapat kepada Para Kasubbag di Kabupaten/Kota masing-masing.
“(Rapat) ini karena inisiasi dari Divisi Teknis, jadi hanya Kasubbag Teknis yang diundang, namun sebetulnya ini mencakup semua Divisi atau Bagian yang ada. Oleh karena itu saya minta kepada para Sekretaris untuk meneruskan apa yang disepakati dalam rapat ini kepada Kasubbag yang lain, yang tidak hadir di sini,” jelas Dirja.
Pada kesempatan ini Plt. Sekretaris pun menjelaskan terkait kesiapan anggaran, bahwa sampai dengan hari ini masih dalam proses penyelesaian revisi DIPA, dan berharap dalam minggu ini sudah bisa diselesaikan dan bisa segera dieksekusi.
Lebih jauh Dirja mengingatkan bahwa dalam sisa tahun anggaran ini kegiatan yang akan dilakukan cukup banyak, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk itu perlu mangatur kegiatan tersebut yang bisa dilaksankan secara paralel, namun tetap mengacu pada kebijakan KPU RI. "Oleh karena itu dipersilakan melaksanakan kegiatan dengan tetap berkoordinasi dengan masing-masing Ketua Divisi dan selalu berkoordinasi dengan (KPU) Provinsi serta tetap mengacu pada Tahapan Pemilu," ujar Dirja.
Untuk hal ini disarankan lebih fokus melaksanakan kegiatan yang sifatnya Tahapan Pemilu, karena tahapan tidak bisa ditarik mundur apalagi sampai terlambat dilaksanakan. Oleh karenanya perlu memperhatikan prinsi-prinsip kegiatan, yaitu tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, dan tertib pertanggunjawaban.
Sementara Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi, dalam arahannya menyampaikan bahwa sebagai Pimpinan senantiasa memastikan tahapan pemilh berjalan sesuai jadwal, sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris tersebut.
Dia pun mengingatkan "Semua harus berkeja lebih ekstra keras, karena sisa waktu yang ada tidaklah lama, karena keberhasilannya akan menjadi tolak ukur keberhasilan bagi kita semua," tegas Sunardi
Sementara Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin, menjelaskan bahwa dalam Verifikasi Partai Politik membutuhkan dukungan dan support dari semua pihak, termasuk dukungan anggaran. Dan saat ini sudah masuk dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan.
Lebih jauh Kadiv Teknis itu pun mengingatkan bahwa Tahapan Pemilu yang panjang juga akan banyak memutuhkan biaya dan anggaran yang perlu dioptimalisasikan, seperti kebutuhan anggaran terkait dengan verifikator.
