Berita Terkini

KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi terkait persiapan jawaban terhadap surat permohonan klarifikasi data verifikasi faktual dari salah satu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta. Surat diterima oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan langsung dikonsolidasikan dengan KPU Kota/ Kabupaten untuk menginventarisir proses verifikasi faktual di lapangan. 

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhaimin pada hari Senin, 13 Maret 2023.
Dalam sambutanya Muhaimin menekankan bahwa harus terdapat kesepemahaman terhadap surat tersebut dan jawaban antara KPU Kota/Kabupaten  dan KPU Provinsi. “Tolong masing-masing (KPU) Kota/Kabupaten membuat kronologis terhadap proses verifikasi faktual di lapangan untuk dijadikan acuan dalam membuat jawaban,” imbuhnya.

Didampingi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Nurdin, seraya mengiyakan pernyataan Ketua Divisi Hukum menambahkan, selain menginventarisir permasalahan kondisi verifikasi faktual perlu melampirkan Lembar Kerja soft file dan dikumpulkan di KPU Provinsi. Dari Lembar Kerja yang ada dapat di telusuri penyebab pendukung Bakal Calon dinyatakan Memenuhi Syarat ataukah Tidak Memenuhi Syarat. Selain itu, alat bukti dukung lain nya juga diperlukan dalam menyiapkan jawaban surat tersebut.

Dalam koordinasi tersebut, KPU Kota/Kabupaten juga menyampaikan pendapat, serta usulan dalam mempersiapkan jawaban atas surat permohonan tersebut. 

 Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Partono, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Ketua Divisi Hukum dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota/Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parhumas, Kepala Subbagian Hukum dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, serta Kepala Subbagian Hukum dan SDM, dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kota/Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta.