Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Jakarta pada Sabtu, (17/6). Dalam pembukanya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah menjelaskan mengenai tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Terkait Persiapan DPT, Fahmi mengingatkan "Perlu adanya ketelitian dan pencermatan daftar pemilih kembali sebelum pleno penetapan (daftar pemilih tetap) di tingkat KPU Kota/Kabupaten". Selain itu, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta  menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini penting guna mengantisipasi masalah yang timbul sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Di akhir kegiatan dilakukan forum diskusi dengan peserta terkait rencana tindak lanjut dan catatan perbaikan dalam penyusunan daftar pemilih sebelum ditetapkannya DPT.

"Proses PAW Anggota DPRD harus berjalan sesuai ketentuan PKPU nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," tegas Anggota KPU RI Idham Holik Rapat Koordinasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD dan Persiapan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, di Jakarta (16/06). Lebih lanjut Idham berharap saat proses penyerahan berkas hasil Verifikasi Administrasi Pencalonan anggota DPRD  KPU Provinsi juga harus menjelaskan kepada Partai Politik proses  perbaikan data bakal calon (bacalon) pada masa perbaikan nanti, serta  menyampaikan informasi terkait bacalon yang terdaftar lebih dari satu kali (ganda), baik  internal maupun eksternal agar nanti pada saat masa perbaikan bisa ditindaklanjuti oleh partai yang bersangkutan. KPU kuga diminta untuk mengundang petugas penghubung (Liaison Officer) partai politik. Hadir sebagai peserta rakor, Anggota KPU Provinsi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Dody Wijaya, dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta.

KPU DKI Jakarta bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk  memberikan rasa aman dalam bekerja bagi seluruh jajarannya, baik anggota, ASN, pegawai Non ASN, maupun anggota badan ad-hoc pemilu.  Kepala Kantor Cabang Jakarta Salemba BPJS ketenagakerjaan, Didin Haryono menyampaikan  bahwa BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung KPU Provinsi DKI Jakarta terkait  jaminan sosial kepada Penyelenggara Pemilu. "Saya harap pejabat terkait dapat mendalami skema manfaat jaminan kesehatan dan santunan bagi penyelenggara pemilu yang sakit ataupun mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024", ujar Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata. "Merupakan tugas kita bersama untuk dapat mewujudkan demokrasi yang lebih baik, menjadikan Pemilu mendatang lebih berkualitas. Karenanya harus didukung pula oleh penyelenggara pemilu yang terjamin kesehatannya," pungkasnya. Audiensi bersama BPJS Ketenagakerjaan berlangsung di ruang rapat kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, pada Jumat, (16/6) sebagai komitmen untuk memberi perlindungan bagi seluruh penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menerima Kunjungan Kerja dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prof. Sylviana Murni di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (16/6). Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan, yakni tahapan verifikasi administrasi pencalonan Perseorangan Anggota DPD dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.  Kunjungan kerja ini dilakukan oleh Prof. Sylvi untuk bersilaturahmi sekaligus mengetahui proses serta hambatan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Lebih lanjut Prof. Sylvi memberikan semangat kepada jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta agar memegang teguh tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan berharap tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Menutup agenda kunjungan kerja tersebut, Wahyu berharap agar pertemuan kali ini menjadi bagian sinergitas dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum & Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang.

KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar Coffee Morning bersama wartawan dari berbagai media cetak, radio, tv, maupun media online pada Jumat (16/6) di Kantor KPU DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dan mempererat sinergitas antara KPU Provinsi DKI Jakarta dengan media sebagai sarana dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan. Membuka acara, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata memperkenalkan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2028 yang baru dilantik pada 24 Mei lalu, yaitu Astri Megatari, Nelvia Gustina, Dody Wijaya, Fahmi Zikrillah, Muhammad Tarmizi dan Irwan Supriadi Rambe. Dalam bincang santai ini, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan terima kasih kepada seluruh Media dan berharap agar dapat  bersinergi dan berkolaborasi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta. “Kami sangat membutuhkan media, beritakan kami secara utuh, berikan kabar baik dari kami secara transparan. Terlebih lagi menghadapi pemilu, perlunya kita memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat,” tutur Wahyu. Secara khusus pada Coffee Morning ini disampaikan perkembangan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, diantaranya terkait tahapan Verifikasi Administrasi Calon Anggota Legislatif dan Pemutakhiran Data Pemilih.

"Seluruh jajaran KPU harus sigap jika muncul isu yang tidak jelas. Jika ada disinformasi yang beredar, maka harus segera memberi klarifikasi," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada Rapat Koordinasi Nasional Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu 2024 pada 13-15 Juni 2023 di Jakarta.  Selain itu, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat juga menginformasikan bahwa pada rancangan Peraturan KPU akan memuat  mekanisme pengadaan yang tidak lagi sentralistik. Dimana akan dilakukan pembagian beban kerja guna mempercepat proses pengadaan logistik. Sedangkan Mochammad Afifuddin mengingatkan untuk dapat mengidentifikasi persoalan logistik di TPS agar pengiriman akurat jumlahnya dan tepat waktu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno menegaskan kepada seluruh jajaran Sekretariat bahwa pengadaan dan distribusi logistik menjadi tanggung jawab Sekretariat, sesuai hasil pleno KPU di semua tingkatan. Beliau juga menekankan pentingnya menyusun roadmap untuk pengadaan dan distribusi logistik yang lebih baik. Terkait perencanaan logistik, lebih lanjut  dijelaskan empat tahapan penting, yaitu persiapan, pengadaan, distribusi, serta pengarsipan dan penghapusan.  Hadir dalam Rakornas Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata, Anggota Nelvia Gustina, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir serta  Kepala Bagian Umum dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Totok Hendratmoko.