Berita Terkini

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengunjungi Museum Pemilu yang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur, Jakarta Tinur pada Senin, (5/1). Dengan penuh antusias, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dengan didampingi Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Wahyu Dinata bersama Kepala Biro Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU RI beserta Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Timur,  Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur dan Kepala Bagian SDM dan Parhumas KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menikmati seluruh perjalanan sejarah serta perjuangan menuju demokrasi yang inklusif yang ada di dalam museum. Pada kesempatan ini, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan apresiasi luar biasa terhadap Meseum Perjalanan Pemilu yang saat ini dikelola oleh KPU Kota Jakarta Timur. Menurutnya, Museum Perjalanan Pemilu ini merupakan salah satu Misi KPU untuk terus berkomitmen menjadi pusat pengetahuan dan pengalaman yang menarik dalam kepemiluan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Diharapkan Museum Perjalanan Pemilu ini juga dapat menjadi destinasi edukatif yang menarik bagi masyarakat, terutama generasi muda untuk belajar tentang sejarah dan proses pemilu di Indonesia.

Mengawali tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar Rapat Penyusunan Laporan Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Senin, (5/1). Pada kegiatan yang dinarasumberi langsung oleh Setjen KPU RI ini dilaksanakan dalam rangka memastikan integritas data keuangan, mengidentifikasi dan memitigasi risiko serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan untuk tata kelola keuangan yang baik.  Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan KPU DKI Jakarta disusun dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengikuti Diskusi Publik dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dengan tema “Perempuan Penggerak Perubahan: Perempuan Memimpin, Demokrasi Berkembang” yang diselenggarakan secara daring pada Senin (22/12). Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU RI ini menghadirkan para Srikandi Anggota KPU RI lintas generasi, serta narasumber dari berbagai lembaga strategis, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Anggota DPR RI, BRIN serta Kaukus Perempuan Politik Indonesia Diskusi publik ini menjadi ruang refleksi dan apresiasi atas peran penting perempuan dalam dinamika demokrasi Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong penguatan kepemimpinan perempuan yang berintegritas, visioner dan berdaya saing sebagai bagian dari penguatan demokrasi nasional. Dialog publik ini juga diikuti oleh jajaran Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, sebagai bentuk dukungan bersama terhadap penguatan peran perempuan dalam kepemiluan dan demokrasi Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengikuti Program Percepatan Penyediaan Data Potensi dan Kompetensi ASN melalui Profiling ASN (ProASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dikantor BKN Pusat, Jakarta Timur pada Senin, (22/12). Program yang diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Khusus Jakarta ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan data potensi dan kompetensi ASN, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung implementasi manajemen talenta. Dalam program ini, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN menggunakan metode Computer Assisted Competency Test (CAT).  Metode ini dirancang untuk mempercepat penyediaan data potensi dan kompetensi ASN, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi proses penilaian.  Melalui penilaian potensi dan kompetensi ASN ini diharapkan dapat membantu KPU Provinsi Daerah Jakarta dalam meningkatkan kualitas SDM dan mencapai tujuan organisasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta meraih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada Kategori Lembaga Non Struktural sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi DKI Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI DKI Jakarta Award) Tahun 2025 dan diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, di Balai Agung, Jakarta, pada Senin (22/12). KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta berhasil meraih skor 95,6 berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (E–Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi DKI Jakarta. Capaian ini menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam memastikan keterbukaan akses informasi yang mudah diakses, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penghargaan ini menjadi bukti nyata sekaligus wujud komitmen KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai badan publik yang bekerja secara terbuka, profesional, transparan dan akuntabel. Selain itu, capaian ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas serta mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik di Provinsi DKI Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta melaksanakan upacara peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Kantor KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (22/12). Upacara yang mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045” ini diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, Pembacaan Teks Pancasila, Pembacaan Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembacaan Sejarah Singkat Hari Ibu serta menyanyikan Himne Hari Ibu. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, yang dalam kesempatan tersebut membacakan Teks Amanat Peringatan Hari Ibu Tahun ke-97 Tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya, upacara peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 ditutup dengan menyanyikan Mars Hari Ibu dan pembacaan doa. Upacara turut dihadiri oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta seluruh staf ASN dan Non-ASN di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.