Berita Terkini

#TemanPemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta melaksanakan kegiatan Apel Pagi rutin di Kantor KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pada Senin (14/7) yang diikuti oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta para pegawai di lingkungan kerja Sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.  Bertindak sebagai pembina Apel Pagi adalah Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Fikri Errydian Syahidi. Dalam amanahya, Fikri menyampaikan kepada rekan-rekan PPPK Gelombang kedua yang telah dinyatakan lolos seleksi PPPK di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Daerah Jakarta dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta agar segera melengkapi berkas daftar riwayat hidup untuk keperluan tahap administrasi kepegawaian.  Selanjutnya Fikri juga menyampaikan kepada kepada seluruh pegawai untuk selalu update informasi terkait peraturan yang berlaku di KPU, mengupgrade kemampuan dalam menjalankan tugas sehari-hari serta tetap menjaga pentingnya soliditas antara pegawai sebagai bentuk profesionalisme dan integritas kelembagaan.  

#TemanPemilih Dalam rangka menindaklanjuti rakor Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu dan Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman  Pencegahan Kekerasan Seksual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar Rapat Persiapan Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta di kantor KPU DKJ, Jakarta Pusat,  Jumat, (11/7). Dalam pembukanya, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Muhammad Tarmizi menyampaikan bahwa pencegahan kekerasan seksual berlaku tidak hanya terhadap kelompok perempuan tetapi juga persoalan kelompok rentan seperti laki-laki dan kelompok disabilitas. Untuk itu, penting melakukan pencegahan melalui pembentukan satgas, melakukan sosialisasi pencegahan hingga pendidikan anti kekerasan seksual.  Rapat ini bertujuan untuk membahas tugas, fungsi, tanggung jawab serta strategi pencegahan yang dilakukan oleh Tim Satgas dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Melalui rapat ini, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta berharap dapat membentuk Tim Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual yang solid dan efektif dalam mencegah kekerasan seksual sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Rapat ini dihadiri langsung oleh Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Irwan Supriadi Ramba, Para Kabbag, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Fungsional Ahli Muda dan seluruh Kasubbag KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. #kpudkj #KPUMelayani

#TemanPemilih Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menghadiri Rapat Hasil Penghimpunan Barang Museum Nasional Perjalanan Pemilu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menghadiri Rapat Hasil Penghimpunan Barang Museum Nasional Perjalanan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU RI di kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Rabu, (9/7). Dalam sambutan pembukanya, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu merupakan perwujudan atau manifestasi dari salah satu sistem ketatanegaraan Republik Indonesia lewat penyelenggaraan Pemilu. Perwujudan perjalanan Pemilu ini harus dicatat, diingat serta untuk dikenang sepanjang masa.  Oleh karena itu, dirinya berharap Museum ini dapat menjadi simbol penting dalam melestarikan sejarah demokrasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilihan Umum yang demokratis. Pengembangan Museum Nasional Perjalanan Pemilu yang diinisiasi oleh KPU Kota Jakarta Timur menjadi salah satu langkah strategis KPU dalam melestarikan sejarah dan budaya demokrasi di Indonesia yang nantinya dapat menjadi pusat informasi dan edukasi tentang sejarah dan proses Pemilu yang ada di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini dilakukan juga dalam rangka melaksanakan RPJMN 2025-2029, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan mandat melaksanakan Program Prioritas Nasional yang salah satunya adalah program Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, pemilih rentan dan marginal. Salah satu program Pendidikan Pemilih unggulan yang dilakukan KPU salah satunya adalah pengembangan Museum Nasional Perjalanan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengikuti langsung Rapat Koordinasi Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu dan Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pendidikan Pemilih KPU RI Fran Sinatra ini juga membahas tentang strategi dan upaya yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan serta mendokumentasikan barang-barang yang memiliki nilai sejarah yang relevan dan signifikan dalam perjalanan Pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengikuti langsung Rapat Koordinasi Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu dan Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota #kpudkj  #KPUMelayani

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengikuti langsung Rapat Koordinasi Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu dan Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara luring dan daring oleh KPU RI di kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Selasa, (8/7). Dalam pembukanya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin menyampaikan, bahwa KPU baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, wajib untuk menunjukkan perilaku dan etika yang baik dalam menjalankan tugasnya. Seluruh jajaran KPU harus secara konsisten mengikuti pedoman teknis yang telah diterbitkan sebagai acuan dalam menjaga, melindungi, serta mengatur perilaku dan etika dalam bekerja. Pada sesi pengarahan, Ketua Divisi Data dan Informasi Betty Epsilon Idroos menegaskan bahwa kode etik tidak hanya berkaitan dengan profesionalisme, melainkan juga mencakup etika sebagai anggota KPU.  Sementara itu, Ketua Divisi SDM dan Litbang Parsadaan Harahap mengajak seluruh KPU di Indonesia untuk tidak hanya berbicara tentang pencegahan, tetapi juga menerapkannya melalui tindakan nyata dalam perilaku sehari-hari.  Terakhir, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Iffa Rosita menambahkan bahwa dengan adanya pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi aturan yang mengatur sekaligus melindungi anggota saat bekerja di lingkungan KPU.  Selain itu, pembentukan satuan tugas (satgas) memiliki tujuan khusus yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual. Rapat koordinasi ini membahas tentang pentingnya etika penyelenggara Pemilu serta strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme. Selain itu, rapat juga membahas tentang pedoman hingga prosedur penanganan kasus kekerasan seksual dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pegawai.  Turut hadir narasumber dari Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan DKPP, serta di hadiri secara luring oleh jajaran Pejabat Eselon I dan II Setjen KPU, Tim Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual KPU, Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Wahyu Dinata dan Anggota Fahmi Zikrillah, Nelvia Gustina, Astri Megatari, Muhammad Tarmizi, Irwan Supriadi Rambe, Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dirja Abdul Kadir, Kabbag serta seluruh Kasubbag KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, serta hadir secara daring KPU Provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia.

#TemanPemilih  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dirja Abdul Kadir memberikan Pengarahan Umum kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta di kantor KPU DKJ, Jakarta Pusat pada Senin, (7/7). Dalam pengarahan tersebut, Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dirja Abdul Kadir menekankan pentingnya menjaga disiplin, soliditas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait dengan komitmen terhadap tugas-tugas pelayanan Kepemiluan.  Pada kesempatan yang sama, Dirja menjelaskan tentang struktur organisasi KPU, tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta tanggung jawab sebagai pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.  Melalui pengarahan ini, dirinya berharap kepada seluruh CPNS yang baru bergabung untuk dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas, profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugas sehari-hari. #kpudkj  #KPUMelayani

#TemanPemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta gelar Apel Senin Pagi di Kantor KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Senin, (7/7) yang diikuti oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Bertindak selaku pembina apel pagi adalah Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dirja Abdul Kadir yang dalam amanahnya menyampaikan beberapa hal, yang pertama adalah menekankan kepada seluruh jajaran Sekretariat untuk terus menegakkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari.  Selanjutnya, Dirja mengucapkan selamat kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta PPPK  yang telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dirinya mengatakan bahwa CPNS yang baru bergabung ini telah melalui seluruh seleksi yang ketat dan memiliki potensi menjadi pegawai yang berkualitas. Oleh karena itu, dirinya berharap bahwa CPNS yang baru bergabung dan PPPK dapat bekerja dengan profesional dan berintegritas serta menjadi agen perubahan dan inovasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  Selain itu, Dirja mengatakan bahwa dengan selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 bukan berarti pekerjaan bagi penyelenggaran Pemilu khususnya KPU telah selesai, tetapi masih terdapat beberapa hal pekerjaan yang masih harus dilakukan yaitu pengarsipan serta pertanggungjawaban tata kelola keuangan.  Dalam penutupnya, Dirja berpesan kepada jajaran Sekretariat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk tetap menyelesaikan tugas-tugas pasca Pemilu dan Pilkada tersebut dengan tetap menjaga kesehatan, komitmen, loyalitas serta profesionalitas. #kpudkj #KPUMelayani