Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan verifikasi administrasi dokumen pendukung bakal pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. “Proses verifikasi administrasi dimulai sejak Selasa, 21 Mei hingga 1 Juni 2024” kata Ketua Divisi Teknis KPU DKI Dody Wijaya. “Jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat masih kurang dari dukungan minimal sebanyak 618.968 orang yang telah ditetapkan. Sehingga status verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat” tambahnya. Pasangan calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan yang berlangsung dari tanggal 3 -7 Juni 2024 berupa dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan; dan/atau dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi. “Hasil verifikasi administrasi ini dituangkan ke dalam berita acara menggunakan formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU, yang kemudian disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan atau petugas penghubung serta Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan diunggah melalui SILON,” jelas Dody. Selanjutnya, KPU Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan mulai 8-18 Juni 2024.

Jakarta,- KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Pemetaan TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 pada tanggal 27 hingga 29 Mei 2024, di Sentul Bogor. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah menjelaskan bahwa saat ini KPU Provinsi Bersama KPU Kab/Kota se DKI Jakarta sedang menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir, yaitu sebanyak 8.315.669. Angka tersebut bertambah sebanyak 62.772 pemilih dibandingkan dengan DPT pemilu 2024 yaitu 8.252.897 pemilih. Penyusunan daftar pemilih tersebut dilakukan dengan melakukan pemetaan TPS, yaitu membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang. Fahmi menambahkan bahwa Pemetaan TPS ini sangat penting dilakukan, karena akan berimplikasi pada banyak hal. “Pertama, hasil pemetaan TPS ini akan menjadi bahan bagi pemutakhiran data pemilih untuk dicocokkan dan diteliti (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) pada tanggal 24 Juni hingga 24 Juli mendatang. Kedua, hasil pemetaan TPS ini menjadi dasar dalam menentukan berapa jumlah pantarlih yang akan direkrut untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Ketiga, akan berdampak pada berapa jumlah TPS yang akan dibentuk pada pilkada mendatang dan tentu akan berkonsekuensi pada kebutuhan anggaran pembentukan TPS, rekrutmen KPPS, logistik dan lain sebagainya”, ujar Fahmi. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos, dirinya menekankan agar jumlah pemilih pada setiap TPS dapat dioptimalisasi hingga 600 orang per TPS. Lebih lanjut, Betty mengingatkan bahwa ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan pemetaan TPS. “Pertama, tidak menggabungkan kelurahan, kedua kemudahan pemilih ke TPS, ketiga tidak memisahkan pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda, dan keempat adalah aspek geografis. 4 hal tersebut harus betul-betul dipertimbangkan dalam pemetaan TPS”, ungkap Betty. Betty berpesan agar KPU DKI Jakarta melakukan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, agar proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan meluncurkan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 pada Sabtu, 25 Mei 2024 di Lapangan Selatan Monas pukul 19.00 WIB. "Lauching tahapan adalah tanda bahwa KPU DKI Jakarta telah siap melaksanakan Pemilihan Gubernur Serentak pada 27 November 2024" kata Astri Megatari Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam rangka mensosialisasikan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta memasifkan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat khususnya warga DKI Jakarta. “KPU Provinsi DKI Jakarta akan memperkenalkan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam acara tersebut. Juga akan ada booth sosialisasi Pilkada dari KPU Kabupaten dan kota serta voucher jajanan betawi bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam games di booth tersebut,” tambah Astri.  Acara peluncuran nanti akan dihadiri oleh musisi ternama Indonesia yaitu Armada Band beserta band lokal lainnya. KPU Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk hadir memeriahkan kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 besok malam. Acara tersebut akan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ormas, kelompok masyarakat serta media.

Jakarta - Untuk memastikan kesiapan KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-DKI Jakarta dalam melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan rapat koordinasi persiapan pemetaan TPS untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Jakarta pada Kamis,(23/5). Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam sambuatnnya mengatakan bahwa persiapan pemetaan TPS ini penting dilakukan, untuk memetakan perkiraan berapa jumlah TPS yang akan dibentuk pada Pilgub mendatang.  Oleh karena itu, Wahyu berpesan untuk dapat membangun koordinasi yang baik dengan stakeholder di wilayah masing-masing, seperti Lurah, RT/RW dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah menyampaikan bahwa pemetaan TPS ini dilakukan sebagai langkah awal untuk menghitung berapa jumlah DPT dan jumlah TPS yang akan dibentuk pada pelaksanaan pilgub mendatang. Sebab, hal tersebut akan berimplikasi terhadap jumlah pantarlih yang akan direkrut, termasuk juga alokasi anggaran untuk pendirian TPS dan KPPS yang bertugas.  Lebih lanjut Fahmi menyampaikan, pada saat pemetaan TPS harus memperhatikan beberapa aspek. Pertama, tidak  menggabungkan kelurahan, kedua kemudahan pemilih ke TPS, ketiga tidak memisahkan pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda, dan terakhir adalah aspek geografis.  Fahmi menambahkan bawah dalam melakukan pemetaan TPS dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang. Kegiatan dilanjutkan dengan acara sharing experiences dengan para mantan anggota KPU periode lalu. Hal itu dilakukan untuk memotret pengalaman dan pelajaran dari masa lalu. Partono (anggota KPU Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2018 - 2023) mengingatkan bahwa DKI Jakarta merupakan barometer nasional, karena mulai dari aktivis, politisi hingga media masa berada di DKI Jakarta. Sehingga perlu adanya extra kehati-hatian dalam menjalankan tahapan Pilkada ini terutama dalam daftar pemilih.  Narasumber lainnya, Muhammad Sidiq Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2013 - 2018, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan, pengelolaan daftar pemilih menjadi penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, tahapan pemilihan bisa saja dibilang selesai setengahnya jika daftar pemilih akurat dan komprehensif.  Pemateri yang terakhir adalah Ahmad Barizi Anggota KPU Kota Jakarta Selatan Periode 2018 - 2023, dirinya menyampaikan bahwa menciptakan daftar pemilih yang berkualitas diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder.

Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menerima persyaratan dokumen dari bakal pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana untuk maju melalui jalur perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. "Saat ini KPU DKI Jakarta telah menerima dokumen dukungan persyaratan bakal pasangan calon, dukungan tersebut sudah diunggah ke dalam Silon" kata Ketua Divisi Teknis KPU DKI Doddy Wijaya. Pasangan bakal calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana hadir langsung dalam penyerahan dokumen persyaratan jalur perserorangan ke kantor KPU Provinsi DKI Jakarta pada Kamis,(16/5). Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan bahwa keduanya telah memenuhi minimal syarat dukungan jalur peseorangan yaitu sebanyak 618.968 yang tersebar di empat Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta. "Kami sudah menerima sebanyak 840.640 dukungan, jadi kalau kita merujuk ke syarat dukungan minimal yang sebesar 618.968 dan tersebar di 4 kabupaten kota maka syarat dukungan tersebut sudah terpenuhi" kata Astri. KPU Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 840.640 dukungan yang telah diunggah ke Silon terdiri dari Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 6.196, Kota Jakarta Pusat 516.825, Kota Jakarta Utara 67.503, Jakarta Barat 139.888, Kota Jakarta Selatan 60.206 dan Kota Jakarta Timur sebanyak 50.022 dukungan. KPU Provinsi akan melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sampai dengan tanggal 29 Mei 2024. Adapun tahapan verifikasi administrasi adalah tahapan melakukan pengecekan keabsahan dan kebenaran dokumen syarat dukungan baik itu surat pernyataan dukungan, KTP-el, kesesuaian data yang di input di Silon, maupun surat pernyataan identitas bagi pendukung yang pada KTP-el memiliki status pekerjaan sebagai anggota TNI, Polri, ASN, Perangkat Desa, maupun usia belum 17 tahun namun sudah kawin. Selain itu, masyarakat dapat memberikan tanggapan atas dukungan mulai dari Senin, 13 Mei 2024 sampai dengan Jumat, 26 Juli 2024.

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menutup penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.  "Hari ini adalah hari terakhir penyerahan syarat dukungan minimal untuk calon perseorangan gubernur atau wakil gubernur" kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya.  Penyerahan syarat dukungan calon Gubenur dan Wakil Gubernur DKI dari jalur Perseorangan itu sudah dibuka sejak tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. "Di hari terakhir penyerahan, KPU DKI Jakarta telah menerima penyerahan dokumen syarat dukungan dari satu pasangan calon yaitu Komjen. Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H. dan Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto , M.T. tambahnya. Berikut adalah profil dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur perseorangan yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan:  1. Komjen. Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H, umur 58, pekerjaan wiraswasta dan Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto , M.T. , umur 55, pekerjaan wiraswasta. Berdasarkan Surat Dinas KPU RI,  penyerahan dukungan bakal pasangan calon yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (soft copy) melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan dokumen fisik (hard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy) tetapi tidak melalui Silon. Sebagaimana ketentuan, bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta jalur perseorangan harus memenuhi syarat dukungan 7,5 persen dari total DPT DKI Jakarta sebanyak 8.252.897 jiwa pada pemilu 2024 yaitu 618.968 dukungan yang tersebar minimal di empat Kabupaten/Kota di DKI Jakarta.