Berita Terkini

Jakarta- Peristiwa ambruknya atap Rusunawa Marunda Blok C Jakarta Utara itu terjadi pada pada 30 Agustus 2023 lalu. Hal itu terjadi karena kondisi bangunan tersebut sudah tidak layak. Akibatnya sejumlah warga harus direlokasi ke Rusunawa Nagrak.  Peristiwa tersebut berdampak pada lokasi TPS yang semula di rusun Marunda, direncanakan akan dipindahkan ke rusun Nagrak tempat dimana warga direlokasi.  Oleh karena itu, KPU Kota Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan pada Kamis, (19/10/2023), bertempat di kantor KPU Kota Jakarta Utara.  Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata bersama anggota KPU DKI yang lain Astri Megatari dan Fahmi Zikrillah.  Anggota Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan bahwa peristiwa tersebut masuk dalam kategori bencana.  Fahmi merujuk pada Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 1 yang menyebutkan bahwa "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan  masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis". Dengan demikian, berdasarkan Pasal 225 ayat 2 PKPU Nomor 3 tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan  Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan: a. pendataan Pemilih yang tertimpa bencana alam; b. pengelompokan Pemilih sesuai dengan Dapil awal;  dan c. pendirian TPS berdasarkan rekomendasi Bawaslu  Kabupaten/Kota Dengan demikian, menurut Fahmi memindahkan lokasi TPS yang semula di Rusunawa Marunda ke Rusun Nagrak harus berkoordinasi dan rekomendasi dari Bawaslu Jakarta Utara. Lebih lanjut, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang juga Korwil Jakarta Utara Asri Megatari menyampaikan bahwa tidak memungkinkan untuk tetap mendirikan TPS di rusun marunda yang sudah rubuh tersebur. Terlebih jarak dari rusun Nagrak ke rusun Marunda memiliki jarak tempuh sekitar 6 KM.  "Tentu jauhnya jarak dari tempat tinggal ke TPS akan berpengaruh pada turunnya partisipasi pemilih", ungkap Astri.  Dirinya menilai bahwa perpindahan lokasi TPS yang ada di rusun Marunda ke lokasi TPS yang berada di rusun Nagrak merupakan pilihan yang terbaik.  Dalam kesempatan itu, Bawaslu Kota Jakarta Utara menyatakan bahwa siap mendukung dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang.

Jakarta-Menghadapi Pemilu 2024, KPU DKI Jakarta terus memastikan kesiapan logistik pemilu untuk wilayah DKI Jakarta. Kali ini, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari didampingi Dody Wijaya dan Irwan Supriadi Rambe beserta Bawaslu DKI Jakarta melakukan peninjauan langsung produksi tinta untuk Pemilu tahun 2024 di PT Kudo Indonesia Jaya, Jakarta pada Kamis,(19/10). "Kami ingin memastikan bahwa apa yang diproduksi ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk pemilu 2024" kata Astri Megatari. Direktur PT Kudo Indonesia Jaya, Eko Santiko menyampaikan bahwa tinta Pemilu yang merupakan hasil dari kerjasama dengan Universitas Andalas berbahan alami dari tumbuhan gambir. Dengan menggunakan bahan baku alami, tinta tersebut lebih ramah lingkungan serta membantu pengembangan perekonomian daerah. "Ini membanggakan, karena hampir seluruh provinsi di Indonesia menggunakan tinta Pemilu yang merupakan hasil inovasi anak bangsa" kata Eko Santiko.  Didampingi Eko, rombongan KPU dan Bawaslu melihat langsung proses produksi tinta. Pengecekan juga dilakukan terhadap proses pengemasan tinta.

Jakarta-Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata Bersama Anggota Dody Wijaya, Astri Megatari dan Fahmi Zikrillah menerima silaturahmi DPD Partai Golkar DKI Jakarta dikantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (18/10). Dalam pembukanya, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri, untuk itu perlu adanya kolaborasi yang baik dari Peserta Pemilu untuk menjaga kondusifitas di wilayah DKI Jakarta. "Komunikasi yang baik antara Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu itu bisa meredam tensi politik yang ada dilapangan" terangnya. Selain itu dirinya menekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum memastikan bahwa proses penyelenggaran Pemilu akan berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta berintegritas. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan bahwa dirinya siap membantu KPU dalam menciptakan suasana DKI Jakarta yang damai, nyaman dan demokratis dimasyarakat. Selain silaturahmi, Ia berharap kedepan KPU DKI Jakarta bisa memberikan materi tentang kepemiluan kepada para caleg agar mereka bisa memahami aturan secara utuh dan sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia.  "Misalnya seperti materi tentang Kampanye yang baik dan benar" katanya.  Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan bahwa saat ini  KPU Provinsi DKI Jakarta juga tengah melakukan proses pendataan pindah memilih atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilu 2024 mendatang.  Tak lupa, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari juga mengingatkan bahwa peran peserta Pemilu dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat penting untuk dilakukan karena pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan partisipasi politik yang lebih berkualitas.

Jakarta-Sukseskan Pemilu, Ketua KPU DKI Hadiri Simulasi Sispamkota OPS Mantap Brata Jaya 2023 - 2024. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata menghadiri simulasi pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) di lapangan Presisi Polda Metro Jaya Jakarta Pada Rabu,(18/10). Simulasi dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian Pemilu 2024. Karyoto berharap pesta demokrasi 2024 ini bisa terwujud dengan baik tanpa adanya gangguan.  "Harapan kami ini hanya terjadi pada simulasi. Saya yakin dengan pengalaman sejarah, masyarakat Indonesia tidak mau mengulangi kegiatan-kegiatan atau tindakan yang merugikan" kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Kesiapan Polda Metro Jaya tersebut disambut baik Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata, dirinya mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu ini pihaknya tidak bisa berjalan sendiri. "Kami ucapkan terima kasih ini sebuah kesadaran KPU bahwa kita tidak bisa sendirian, kita perlu kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing" kata Wahyu.

Jakarta-Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Muhammad Tarmizi membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (17/10). "Berkaca dari Pemilu sebelumnya, ketika di hari H itu memang pelaksanannya dari pagi sampai malam bahkan banyak yang jatuh sakit, oleh karena itu dengan pengalaman kemarin kita atur waktu sekaligus pekerjaannya supaya jangan terlalu diforsir sehingga tidak timbul masalah bagi petugas badan adhoc" ucapnya. Selanjutnya berkaitan dengan partisipasi Pemilu, Tarmizi juga menegaskan untuk para petugas penyelenggara pemilu hingga tingkat bawah agar masif dalam menyampaikan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. “Semakin banyak informasi yang benar tentang KPPS ini tentu akan semakin bagus. maka tantangan nanti bagaimana caranya kita menyusun materi dan model sosialisasi sehingga misi kita dengan pembentukan KPPS itu bisa tepat” sambungnya. Selain itu, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari juga menambahkan bahwa KPU Kab/Kota harus melakukan upaya mitigasi untuk mengatasi titik-titik rawan serta calon KPPS harus memiliki kondisi fisik yang fit. Dengan diadakannya rapat ini diharapkan masing-masing satuan kerja menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan dalam rangka pembentukan KPPS, menyamakan perspektif mengenai pentingnya pengelolaan KPPS, dan apa saja yang perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Hal tersebut agar terciptanya pola kerja yang efektif dan terstruktur di masing-masing satuan kerja sehingga terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi dari level KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam rangka menyukseskan Pemilu serentak 2024 nanti.

Jakarta-Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata menghadiri apel gelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Monas, Jakarta Pusat pada Selasa (17/10). Apel gelar kesiapan pengamanan Pemilu itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dirinya mengatakan bahwa Apel gelar pasukan merupakan rangkaian dari kesiapan Polri mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Operasi ini akan diikuti oleh 261.695 personel dari seluruh Indonesia. Polri juga telah membuat pola pengamanan pemilu berdasarkan zonasi wilayah. "Diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu. Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah/zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, di mana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi" kata Sigit. Selain itu, Polri menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri. Pasukan ini juga didukung oleh 8.500 personel Dalmas Nusantara.