Berita Terkini

Jakarta-Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Muhammad Tarmizi membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (17/10). "Berkaca dari Pemilu sebelumnya, ketika di hari H itu memang pelaksanannya dari pagi sampai malam bahkan banyak yang jatuh sakit, oleh karena itu dengan pengalaman kemarin kita atur waktu sekaligus pekerjaannya supaya jangan terlalu diforsir sehingga tidak timbul masalah bagi petugas badan adhoc" ucapnya. Selanjutnya berkaitan dengan partisipasi Pemilu, Tarmizi juga menegaskan untuk para petugas penyelenggara pemilu hingga tingkat bawah agar masif dalam menyampaikan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. “Semakin banyak informasi yang benar tentang KPPS ini tentu akan semakin bagus. maka tantangan nanti bagaimana caranya kita menyusun materi dan model sosialisasi sehingga misi kita dengan pembentukan KPPS itu bisa tepat” sambungnya. Selain itu, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari juga menambahkan bahwa KPU Kab/Kota harus melakukan upaya mitigasi untuk mengatasi titik-titik rawan serta calon KPPS harus memiliki kondisi fisik yang fit. Dengan diadakannya rapat ini diharapkan masing-masing satuan kerja menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan dalam rangka pembentukan KPPS, menyamakan perspektif mengenai pentingnya pengelolaan KPPS, dan apa saja yang perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Hal tersebut agar terciptanya pola kerja yang efektif dan terstruktur di masing-masing satuan kerja sehingga terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi dari level KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam rangka menyukseskan Pemilu serentak 2024 nanti.

Jakarta-Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata menghadiri apel gelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Monas, Jakarta Pusat pada Selasa (17/10). Apel gelar kesiapan pengamanan Pemilu itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dirinya mengatakan bahwa Apel gelar pasukan merupakan rangkaian dari kesiapan Polri mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Operasi ini akan diikuti oleh 261.695 personel dari seluruh Indonesia. Polri juga telah membuat pola pengamanan pemilu berdasarkan zonasi wilayah. "Diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu. Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah/zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, di mana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi" kata Sigit. Selain itu, Polri menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri. Pasukan ini juga didukung oleh 8.500 personel Dalmas Nusantara.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Kholik, melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Senin (16/10). Kedatangan rombongan di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta langsung disambut Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata bersama Anggota Dody Wijaya, Astri Megatari, Nelvia Gustina, Muhammad Tarmizi, Irwan Supriadi Rambe didampingi Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir dan Jajaran Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta. Di hadapan jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, Idham mengatakan kedatangannya merupakan bagian dari proses monitoring KPU RI dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. "Saya berharap betul bahwa Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi role model dalam demokrasi electoral yang tentunya membutuhkan peran strategis dari penyelenggara untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer” ujar Idham Kholik. Selain itu, Idham mengingatkan bahwa salah satu tantangan KPU Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Dimana, banyak masyarakat DKI Jakarta bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta “Karena KPU adalah salah satu amanat konstitusi. Apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara” sambungnya. Mendekati hari pemungutan suara yang semsakin dekat, Idham berharap agar jajaran dapat menjaga kesehatan dan menjaga ritme kerja serta terus memotivasi diri dalam bekerja.

Jakarta-Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari menjadi narasumber dalam acara dialog khusus Parlemen Menjawab dengan tema "Menciptakan Pemilu Damai dan Pemilu Cerdas" di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta pada Senin,(16/10). Dalam acara yang disiarkan langsung oleh RRI NET ini, Astri mengatakan bahwa saat ini KPU Provinsi DKI Jakarta tengah menjalani Tahapan Pencalonan Anggota DPD dan Anggota DPRD Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Tahapan Produksi lLogistik Pemilu Tahap Pertama.  "Selain itu, kami juga terus melakukan sosialisasi kepemiluan secara masif di beberapa Sekolah, Kampus ataupun Komunitas" kata Astri.   Pada acara tersebut, Astri menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum akan memberikan layanan yang ramah disabilitas agar pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya senyaman mungkin.  "Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang inklusif. Artinya,  KPU memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut merasakan pesta demokrasi tak terkecuali pemilih disabilitas" tambahnya.  Selanjutnya, Astri juga memastikan bahwa tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024 nanti akan diupayakan ramah bagi pemilih disabilitas.

Jakarta-Politik uang, berita hoax, ujaran kebencian, dan politisasi SARA merupakan virus Pemilu yang membahayakan bagi tatanan demokrasi Indonesia. Hal itu diungkapkan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang bertema "Merespon Kerawanan Pemilu di Jakarta, Bagaimana Kolaborasi Masyarakat Sipil dengan Penyelenggara Pemilu" di Jakarta pada Sabtu,(14/10). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil (KOMMAS). Fahmi menjelaskan bahwa virus-virus tersebut harus menjadi musuh bersama yang harus dihindari. "Sudah saatnya Pemilu kita lebih berkualitas, sudah saatnya demokrasi kita naik kelas. Pemilu 2024 adalah momentum untuk dapat mewujudkannya" ungkap Fahmi. Lebih lanjut Fahmi mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam suksesnya Pemilu 2024 yang berintegritas, inklusif, jujur dan adil. Dirinya mengatakan bahwa suksesnya penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama.

Jakarta-Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata hadir menjadi narasumber pada Workshop Penyusunan Alat Kerja Pemantauan di Jakarta pada Sabtu (14/10). Kegiatan yang digagas oleh Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) mengusung tema  "Pemantau Pemilu Netfid Indonesia untuk Integritas Pemilu 2024". Dalam paparannya Wahyu menyampaikan bahwa tahapan strategis yang akan datang adalah Kampanye Pemilu. Dimana pelaksanaannya akan dimulai pada  tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 diantaranya dengan cara pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang. "Beban pemantau adalah harus tahu semua tahapan dan juga semua peraturan tahapan baik peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan peraturan terkait lainnya" ujar Wahyu. Dirinya juga berharap agar para pemantau ini diberikan buku panduan pemantauan ataupun  ceklist terkait hal pemantauan.