Berita Terkini

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata menjadi narasumber dalam sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di balai kota Provinsi DKI Jakarta pada Jumat,(25/8). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menegakan integritas dan netralitas ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.  Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengajak aparatur bersikap netral pada saat agenda politik nasional digelar pada 2024 mendatang.  "Pelayanan publik tidak boleh berhenti sehingga ASN tidak boleh berpihak saat pelaksanaan pesta demokrasi nanti " Kata Wahyu.  ASN dituntut untuk netral, yaitu setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Hal tersebut karena ASN sebagai pejabat publik yang berkedudukan sebagai Aparatur Negara, dan melaksanakan fungsi sebagai pelayan publik harus bersikap profesional, adil, tidak diskriminatif atas dasar kepentingan kelompok, golongan atau politik. Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setiyono menyampaikan bahwa sosialisasi ini sangat penting guna mewujudkan birokrasi dan ASN yang netral dalam memahami serta mencermati perkembangan situasi politik sebelum maupun setiap tahapan pemilu 2024 yang berpotensi mengganggu netralitas. Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Suaefuloh Hidayat menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen Pemprov membangun netralitas ASN dalam mewujudkan penyelenggaran Pemilu yang netral, objektif dan akuntabel.

Jelang Pemilu tahun 2024, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari berharap media dapat menyajikan informasi yang berimbang dan mengedukasi masyarakat terkait kepemiluan dalam mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari saat menjadi Narasumber pada Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Jakarta pada Kamis,(24/8).   Dalam pembukanya, Astri menyampaikan bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta sedang membuka Masukan dan Tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD dan DPRD tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan batas akhir penerimaan sampai 28 Agustus 2023.  Selain itu, ia juga mengatakan KPU Provinsi DKI Jakarta terus membangun sinergitas bersama berbagai media dalam meminimalisir ruang berita hoax kepemiluan yang dapat menimbulkan memecah belah bangsa, polarisasi ataupun konflik. " Kita disini tidak ingin pemilu ini menjadi pemecah belah bangsa, ciptakan polarisasi - polarisasi ataupun konflik. oleh karna itu KPU DKI terus meningkatkan sinergitas bersama media dalam meminimalisir berita Hoax. " Kata Astri Megatari.  Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers ini dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan dihadiri oleh Pemimpin Redaksi Media Nasional.

Pasca ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu Tahun 2024, dari 8.252.897 pemilih terdapat 801.803 pemilih pemula. Dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi kepemiluan kepada pemilih pemula, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kesbangpol melaksanakan sosialisasi kepada Siswa/i Madrasah Aliyah di bawah naungan Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (22/8). “Anak-anak muda harus sadar pada haknya untuk berpolitik dan menentukan pilihannya. Ini demi mewujudkan pemilih cerdas dan berkualitas dalam membangun bangsa,” ujar anggota KPU DKI M.tarmizi. Sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. untuk itu diharapkan masyarakat aktif dlm berparitipasi dalam penyelenggaran pemilu dengan terlibat sebagai petugas penyelenggara atau pengawasan pemilihan umum.  Hadir sebagai narsum lainnya yakni Sakhroji Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan sinergitas terkait pelayananan pindah memilih, KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordknasi yang dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait tingkat Provinsi DKI Jakarta diantaranya Polda Metro Jaya, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan dan Bakesbangpol di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta pada Selasa,(22/8). Ketua divisi data dan informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah menjelaskan sejak pelayanan pengurusan form pindah memilih dimulai, terdapat beberapa kendala di lapangan diantaranya pada saat ingin melakukan sosialisasi di apartemen, petugas mengalami kesulitan akses masuk karena tidak ada perijinan dari pengelola setempat. Oleh karena itu, KPU membutuhkan bantuan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta untuk fasilitasi yang KPU butuhkan. Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan bahwa KPU tidak mungkin sendiri dalam mensosialisasikan kepemiluan, makadari itu penting untuk terus berkolaborasi antara Bakesbangpol dan KPU dalam mengedukasi masyarakat terkait kepemiluan guna menciptakan pemilih yang cerdas. Selain itu, KPU membutuhkan peran dari Dinas Sosial untuk mengakomodir seluruh segmetasi pemilih agar bisa turut serta dalam menyukseskan Pemilu tahun 2024 mendatang. Selanjutnya, KPU Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Dukcapil terus bersinergi menyerap pemilih yang belum memiliki KTP elektronik (KTP-el) menjelang Pemilu 2024. Sementara, Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menjaga keamanan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu nanti. Lebih lanjut, KPU Provinsi DKI Jakarta terus menjalin komunikasi dengan Dinas Kesehatan guna memastikan pegawai dan pasien dirumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang pada hari pemungutan suara itu tetap bisa memilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan diadakannnya rakor ini diharapkan agar para pemangku kepentingan terkait untuk terus  berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah merilis Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD dan DPRD Tingkat Provinsi DKI Jakarta melalui laman resmi jakarta.kpu.go.id. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari saat menjadi Narasumber pada Forum Komunikasi Sosial Kemasyarakatan Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan di Jakarta Utara pada Selasa ,(22/8). Dalam DCS yang ditetapkan, jumlah calon anggota DPD adalah sebanyak 25 orang yang terdiri dari 16 orang laki laki dan 9 orang perempuan sementara DPRD tingkat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.818 orang yang terdiri dari 1.173 Laki laki dan 645 perempuan. "Saat ini KPU Provinsi DKI Jakarta membuka masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara calon anggota DPD dan DPRD. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya karena batas akhirnya sampai 28 Agustus 2023," tambah Astri. Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan melalui kanal https://infopemilu.kpu.go.id/, email tangmaskpukabkotadkijkt@gmail.com maupun dengan datang langsung ke Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta Jalan Salemba Raya No.15, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari juga menyampaikan bahwa literasi dan edukasi kepemiluan itu penting untuk terus di sosialisasikan kepada masyarakat untuk menciptakan pemilih yang cerdas guna terhindarnya disinformasi, hoax, politisasi sara dan politik uang.  "Pemilih pada Pemilu 2024 didominasi oleh pemilih muda, oleh karenanya itu saya harap pemilih muda ini menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi positif terkait kepemiluan dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 mendatang," ujarnya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini dibuka langsung oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Drajat Wisnu Setyawan dan dihadiri oleh para mahasiswa dan organisasi kepemudaan.

Bersama  Dalam rangka mempersiapkan Tahapan dan Pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta hadir menjadi narasumber dalam acara bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKi Jakarta pada Senin, (21/08).  Hadir mewakili acara Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah, menyampaikan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara bersamaan di tahun 2024, dan negara yang menganut sistem demokrasi pasti melaksanakan pemilihan. Fahmu juga menambahkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan sudah diamanahkan dalam undang-undang bahwa pemilu tidak hanya dilaksanakan secara luber jurdil, tetapi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.  Fahmi juga berharap siswa/i dan peserta yang hadir ikut berpartisipasi aktif untuk menciptakan Pemilu yang damai dan bisa bekerjasama secara aktif bagi pemilih pemula.