Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan Audiensi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (5/4).
Rombongan Dinas Dukcapil yang dipimpin oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi dan didampingi oleh Anggota Partono dan Marlina, Kabag Perencanaan, Data dan Informasi, dan Kasubbag Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta.
Kunjungan audiensi yang dilakukan di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta ini bertujuan untuk mengkoordinasikan penyusunan tdata pemilih jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi menyampaikan bahwa koordinasi ini penting dan harus terus di tingkatkan untuk bisa lebih memastikan data pemilih yang baik menjelang Pemilihan Umum di tahun 2024.
"Dalam rangka memastikan data pemilih yang baik jelang Pemilihan Umum di tahun 2024 mendatang, koordinasi yang erat dan baik ini harus terus kita tingkatkan," ujar Sunardi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin juga menyampaikan bahwa akan melaksanakan perbaikan data kependudukan yang dimulai pada bulan Juni 2023 mendatang.
" Dalam rangka merapikan data penduduk, kami akan melakukan perbaikan data kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Perbaikan data kependudukan ini rencananya akan dilakukan pada bulan Juni nanti, oleh karenanya kami dalam hal ini mohon saran dari Pak Ketua dan jajaran terkait dengan kegiatan yang akan kami laksanakan ," pungkas Budi.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Partono mengapresiasi Dinas Dukcapil Provinsi DKI yang telah membantu proses penyusunan data pemilih untuk menciptakan data pemilih yang berkualitas.
" Terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu dalam memastikan data pemilih dengan meluncurkan satu kebijakan perbaikan data penduduk. Menurut saya upaya ini perlu kita dukung untuk mencapai data pemilih yang berkualitas," kata Partono.
Partono juga menambahkan bahwa Dinas Dukcapil DKI Jakarta harus koordinasi dengan pihak lain seperti DPRD,, Bawaslu, Partai Politik Tingkat Provinsi, guna menghindari berkembangnya issue yang tidak diinginkan di tengah masyarakat
" Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Provinsi DKI Jakarta menjadi barometer politik, Saran kami, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak lain seperti DPRD, Bawaslu, Partai Politik Tingkat Provinsi terkait dengan perbaikan data tersebut agar tidak menimbulkan issue yang tidak diinginkan," tambah Partono.
