Berita Terkini

Ingin mendorong Pemilu 2024 lebih ramah disabilitas, PELITA Indonesia serahkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta saat audiensi di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Jumat, (10/3). Rombongan PELITA Indonesia di sambut langsung oleh Ketua KPU DKI Jakarta Sunardi didampingi Anggota Deti Kurniawati, Pejabat Fungsional Ahli Madya Suharyono, Kasubbag Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat Mydita P. Ayu, serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta.  Adapun maksud dan tujuan kedatangan PELITA Indonesia kali ini adalah menyampaikan rekomendasi untuk mewujudkan pemilu yang lebih ramah disabilitas bagi pemilih penyandang disabilitas, khususnya tuli dan buta. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan antara lain, adanya pembekalan bagi petugas di TPS agar dapat berkomunikasi dengan pemilih difabel, tersedianya perlengkapan tambahan di TPS berupa senter dan kaca pembesar, sehingga memudahkan pemilih dengan disabilitas low vision dalam menggunakan hak suaranya. Dalam penutupnya, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi sampaikan ucapan rasa terima kasih kepada PELITA Indonesia atas rekomendasi yang  disampaikan.  "Kami ucapkan terimakasih atas rekomendasi yang ada, dan kami akan menyampaikan rekomendasi itu kepada KPU RI sehingga nanti bisa menjadi kebijakan Nasional," kata Sunardi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI menerima audiensi Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) DKI Jakarta di kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Jumat,(10/3). Dalam pertemuan hangat ini, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Koordinator DEEP DKI Jakarta beserta rombongan yang telah menyempatkan berkunjung ke Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. "Kami mengucapkan terima kasih untuk DEEP DKI Jakarta sudah hadir dalam pertemuan kali ini, semoga pertemuan ini menjadi awal kolaborasi kita dalam menyukseskan Pemilu 2024 nanti," sambut Sunardi. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator DEEP DKI Jakarta Harry Latief menyampaikan bahwa organisasi ini terbentuk dengan tujuan mendorong anak muda untuk dapat ikut berpatisipasi aktif dalam jalannya Pemilihan Umum, khususnya sebagai pemantau.  " Kami fokusnya mendorong masyarakat khususnya anak-anak muda untuk dapat ikut serta dan berpatisipasi aktif mengambil peran yang salah satunya menjadi pemantau pemilu," kata Harry.  Harry juga berharap agar ke depan bisa menjalin hubungan baik dan kerjasama antara KPU DKI Jakarta dan DEEP DKI Jakarta.  "Dengan itu, kami berharap bisa menjalin kolaborasi dengan KPU DKI Jakarta dalam pengawasan pemilu, agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu dan memperoleh hasil pemilu yang berkualias," sambung Harry.  Dalam penutupnya, Sunardi menyampaikan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh organisasi yang berperan aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu.  "Kami men-support penuh teman-teman dalam berpartisipasi aktif memantau jalannya Pemilu," ujar Sunardi.  Turut hadir dalam kegiatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sunardi didampingi Anggota Marlina, Nurdin, Deti Kurniawati dan  Muhaimin, Peneliti DEEP Indonesia Fajri Sahiddinillah, Koordinator DEEP DKI Jakarta Herry Latief, Advokasi dan Hukum Putra Amin, Media, Data dan Informasi Rian Utama, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kasubbag Parhumas, Pejabat Fungsional Ahli Madya, serta ajaran Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Data Pemilih Warga Binaan yang ada di Lapas dan Rutan se-DKI Jakarta bersama kemenkumham DKI Jakarta di kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis,(9/3). Kedatangan Rombongan Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi didampingi oleh Anggota KPU DKI Partono, Deti Kurniawati, M. Muhaminin, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Khadir serta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Ahli Madya Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta. Dalam sambutan awal, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan semua hak warga negara menjadi pemilih agar bisa digunakan haknya di hari pemilu serentak pada 14 Februari 2024 nanti.  " Tentu Koordinasi ini sangat penting dalam memastikan semua hak warga negara yang berhak untuk bisa menjadi pemilih dan nanti digunakan haknya pada saat hari pemilihan di 14 Februari 2024. " Kata Sunardi.  Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan sebelumnya bahwa ia mendapatkan amanah dari hasil rakor yang dipimpin langsung oleh menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly untuk memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan memperoleh haknya untuk mengikuti penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 nanti.  " Pada September tahun 2022 lalu, kami melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh pak menteri. terdapat 9 amanah beliau yang harus kami laksanakan di tahun 2023. amanah itu diantaranya memastikan seluruh warga binaaan pemasyarakatan memperoleh haknya untuk mengikuti pemilihan umum nanti " Kata Ibnu.  Atas dasar itu, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta meminta arahan selanjutnya kepada Ketua KPU DKI Jakarta dalam mempersiapkan pemenuhan hak warga binaan yang ada di dalam Lapas maupun Rutan se-DKI Jakarta,  " Pada kesempatan ini kami mohon arahan dari pak ketua untuk langkah-langkah kami selanjutnya dalam mempersiapkan pemenuhan hak warga binaaan kami dalam pemilihan umum nanti " sambung ibnu. Selain itu, Ibnu juga menyampaikan permohonan dari Kadivpas untuk bisa memberikan sosialisasi kepada para Kalapas dan Karutan di Provinsi DKI Jakarta menjadi petugas pada saat pelaksanaan pemilu nanti.  " Selain itu, terdapat satu permintaan atau permohonan dari ibu kadivpas agar bapak ketua berkenan memberikan sosialisasi kepada para Kalapas dan Karutan di Provinsi DKI Jakarta bersama beberapa pejabat strukturalnya yang nantinya akan bertugas saat pelaksaan pemilu di tahun 2024. " Kata Ibnu.  Turut hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Marselina Budiningsih, Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi Arief Gunawan serta jajaran Kementerian Hukum dan Ham Provinsi DKI Jakarta.

51 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2028 menjalani tahapan seleksi Tes Psikologi yang bertempat di RS Tk. II Ridwan Meuraksa, Jakarta Timur pada Rabu,(8/3). Guna mendapatkan hasil yang maksimal, KPU RI menggandeng Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat untuk menyelenggarakan Tes Psikologi bagi calon Anggota KPU Provinsi tersebut. Tes Psikologi ini merupakan rangkaian seleksi yang harus dijalani para peserta setelah melalui Seleksi Administrasi dan Seleksi Tertulis pada 6 Maret lalu. Selanjutnya para peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi berhak melaju ke tahapan seleksi selanjutnya, yakni Tes Kesehatan dan Wawancara. Hadir mengawasi jalannya Seleksi Tes Psikolgi ini, Sekretaris Tim Seleksi Aminullah didampingi para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta yang  mempersiapkan kelangsungan proses Seleksi Tes Psikologi tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengikuti Rapat Pimpinan Tahun Anggaran 2023 yang digelar oleh Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya dengan mengusung tema "Sinergitas Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya Menjeleang Tahapan Pemilu yang Aman, Damai dan Sejuk Guna Menyukseskan Pembangunan Nasional" di Aula Soedirman, Makodam Jaya, Jakarta Timur pada Selasa, (7/3). Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, membuka dengan resmi Rapat Pimpinan Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya Tahun 2023.  Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi menyampaikan pentingnya sinergitas TNI dan Polri dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas, aman dan damai pada penyelenggaran pesta demokrasi tahun 2024.  Kegiatan dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. M. Fadil Imran.  Selain itu, hadir dalam kegiatan rapim tersebut Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha dan seluruh Pejabat Utama Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Hasil Sinkronisasi Data Dukungan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi DKI Jakarta di kantor KPU DKI Jakarta pada Selasa, (7/3). Pelaksanaan sinkronisasi data dukungan pada Silon ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi dan selanjutnya Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta  Nurdin untuk memimpin pembacaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Sinkronisasi Silon. Kegiatan dihadiri langsung oleh Ketua Sunardi didamping Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Marlina, Nurdin dan Deti Kurniawati, serta turut hadir melalui online meeting Partono, Muhammad Tarmizi dan Muhaimin. Selain itu Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Reki Putera Jaya, liaison officer (LO) Bakal Calon Anggota DPD DKI Jakarta, serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta turut mengikuti sinkronisasi data dukungan tersebut