Berita Terkini

KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi terkait persiapan jawaban terhadap surat permohonan klarifikasi data verifikasi faktual dari salah satu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta. Surat diterima oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan langsung dikonsolidasikan dengan KPU Kota/ Kabupaten untuk menginventarisir proses verifikasi faktual di lapangan.  Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhaimin pada hari Senin, 13 Maret 2023. Dalam sambutanya Muhaimin menekankan bahwa harus terdapat kesepemahaman terhadap surat tersebut dan jawaban antara KPU Kota/Kabupaten  dan KPU Provinsi. “Tolong masing-masing (KPU) Kota/Kabupaten membuat kronologis terhadap proses verifikasi faktual di lapangan untuk dijadikan acuan dalam membuat jawaban,” imbuhnya. Didampingi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Nurdin, seraya mengiyakan pernyataan Ketua Divisi Hukum menambahkan, selain menginventarisir permasalahan kondisi verifikasi faktual perlu melampirkan Lembar Kerja soft file dan dikumpulkan di KPU Provinsi. Dari Lembar Kerja yang ada dapat di telusuri penyebab pendukung Bakal Calon dinyatakan Memenuhi Syarat ataukah Tidak Memenuhi Syarat. Selain itu, alat bukti dukung lain nya juga diperlukan dalam menyiapkan jawaban surat tersebut. Dalam koordinasi tersebut, KPU Kota/Kabupaten juga menyampaikan pendapat, serta usulan dalam mempersiapkan jawaban atas surat permohonan tersebut.   Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Partono, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Ketua Divisi Hukum dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota/Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parhumas, Kepala Subbagian Hukum dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, serta Kepala Subbagian Hukum dan SDM, dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kota/Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta.

Memastikan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 berlangsung lancar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Proses Coklit Periode III (hari ke-30) di kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Minggu,(12/3). Dalam pembukanya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Partono menyampaikan bahwa KPU RI sangat fokus terkait dengan data pemilih untuk memastikan data pemilih berjalan dengan lancar. "Pertama terkait dengan evaluasi progres coklit kita, kemarin saya rapat hari Jum'at dengan KPU RI terkait evaluasi coklit dan besok saya diundang kembali untuk evaluasi coklit. Jadi KPU RI sangat consent terhadap data pemilih agar memastikan data pemilih berjalan dengan lancar," kata Partono. Selain itu, Partono juga menambahkan "Yang kedua, terkait dengan persiapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran akan dimulai pasca coklit pada tanggal 15-29 Maret," sambungnya. Partono juga berterima kasih atas kinerja Pantarlih di kota/kabupaten yang telah menjalankan coklit dengan cakupan 99,33% untuk seluruh wilayah DKI Jakarta sampai hari Minggu (12/2) lalu. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Burhanudin juga menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Bawaslu ke publik merupakan bagian cara untuk memperbaiki data pemilih ke depan.  "Saya percaya bahwa kita memang punya kewenangan yang berbeda dalam hal melakukan perjanjian kerja kepemiluan, tetapi kami yakin apa yang kami sampaikan di publik itu adalah bagian dari bagaimana cara Bawaslu untuk memperbaiki data pemilih ke depan,"  jelas Burhanudin terkait temuan di lapangan terkait proses coklit data pemilih. Hadir langsung dalam rakor tersebut Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Partono didampingi oleh Anggota Deti Kurniawati, Tarmizi, M. Muhaimin, sedangkan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi hadir secara daring. Hadir juga Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Mahyudin, Reki Putera Jaya dan Burhanudin. Mewakili KPU Kabupaten/Kota, turut hadir Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Operator Sidalih serta Jajaran Sekretariat Peovinsi DKI Jakarta.

Ingin mendorong Pemilu 2024 lebih ramah disabilitas, PELITA Indonesia serahkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta saat audiensi di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Jumat, (10/3). Rombongan PELITA Indonesia di sambut langsung oleh Ketua KPU DKI Jakarta Sunardi didampingi Anggota Deti Kurniawati, Pejabat Fungsional Ahli Madya Suharyono, Kasubbag Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat Mydita P. Ayu, serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta.  Adapun maksud dan tujuan kedatangan PELITA Indonesia kali ini adalah menyampaikan rekomendasi untuk mewujudkan pemilu yang lebih ramah disabilitas bagi pemilih penyandang disabilitas, khususnya tuli dan buta. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan antara lain, adanya pembekalan bagi petugas di TPS agar dapat berkomunikasi dengan pemilih difabel, tersedianya perlengkapan tambahan di TPS berupa senter dan kaca pembesar, sehingga memudahkan pemilih dengan disabilitas low vision dalam menggunakan hak suaranya. Dalam penutupnya, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi sampaikan ucapan rasa terima kasih kepada PELITA Indonesia atas rekomendasi yang  disampaikan.  "Kami ucapkan terimakasih atas rekomendasi yang ada, dan kami akan menyampaikan rekomendasi itu kepada KPU RI sehingga nanti bisa menjadi kebijakan Nasional," kata Sunardi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI menerima audiensi Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) DKI Jakarta di kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Jumat,(10/3). Dalam pertemuan hangat ini, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Koordinator DEEP DKI Jakarta beserta rombongan yang telah menyempatkan berkunjung ke Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. "Kami mengucapkan terima kasih untuk DEEP DKI Jakarta sudah hadir dalam pertemuan kali ini, semoga pertemuan ini menjadi awal kolaborasi kita dalam menyukseskan Pemilu 2024 nanti," sambut Sunardi. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator DEEP DKI Jakarta Harry Latief menyampaikan bahwa organisasi ini terbentuk dengan tujuan mendorong anak muda untuk dapat ikut berpatisipasi aktif dalam jalannya Pemilihan Umum, khususnya sebagai pemantau.  " Kami fokusnya mendorong masyarakat khususnya anak-anak muda untuk dapat ikut serta dan berpatisipasi aktif mengambil peran yang salah satunya menjadi pemantau pemilu," kata Harry.  Harry juga berharap agar ke depan bisa menjalin hubungan baik dan kerjasama antara KPU DKI Jakarta dan DEEP DKI Jakarta.  "Dengan itu, kami berharap bisa menjalin kolaborasi dengan KPU DKI Jakarta dalam pengawasan pemilu, agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu dan memperoleh hasil pemilu yang berkualias," sambung Harry.  Dalam penutupnya, Sunardi menyampaikan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh organisasi yang berperan aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu.  "Kami men-support penuh teman-teman dalam berpartisipasi aktif memantau jalannya Pemilu," ujar Sunardi.  Turut hadir dalam kegiatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sunardi didampingi Anggota Marlina, Nurdin, Deti Kurniawati dan  Muhaimin, Peneliti DEEP Indonesia Fajri Sahiddinillah, Koordinator DEEP DKI Jakarta Herry Latief, Advokasi dan Hukum Putra Amin, Media, Data dan Informasi Rian Utama, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kasubbag Parhumas, Pejabat Fungsional Ahli Madya, serta ajaran Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Data Pemilih Warga Binaan yang ada di Lapas dan Rutan se-DKI Jakarta bersama kemenkumham DKI Jakarta di kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis,(9/3). Kedatangan Rombongan Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi didampingi oleh Anggota KPU DKI Partono, Deti Kurniawati, M. Muhaminin, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Khadir serta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Ahli Madya Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta. Dalam sambutan awal, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan semua hak warga negara menjadi pemilih agar bisa digunakan haknya di hari pemilu serentak pada 14 Februari 2024 nanti.  " Tentu Koordinasi ini sangat penting dalam memastikan semua hak warga negara yang berhak untuk bisa menjadi pemilih dan nanti digunakan haknya pada saat hari pemilihan di 14 Februari 2024. " Kata Sunardi.  Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan sebelumnya bahwa ia mendapatkan amanah dari hasil rakor yang dipimpin langsung oleh menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly untuk memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan memperoleh haknya untuk mengikuti penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 nanti.  " Pada September tahun 2022 lalu, kami melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh pak menteri. terdapat 9 amanah beliau yang harus kami laksanakan di tahun 2023. amanah itu diantaranya memastikan seluruh warga binaaan pemasyarakatan memperoleh haknya untuk mengikuti pemilihan umum nanti " Kata Ibnu.  Atas dasar itu, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta meminta arahan selanjutnya kepada Ketua KPU DKI Jakarta dalam mempersiapkan pemenuhan hak warga binaan yang ada di dalam Lapas maupun Rutan se-DKI Jakarta,  " Pada kesempatan ini kami mohon arahan dari pak ketua untuk langkah-langkah kami selanjutnya dalam mempersiapkan pemenuhan hak warga binaaan kami dalam pemilihan umum nanti " sambung ibnu. Selain itu, Ibnu juga menyampaikan permohonan dari Kadivpas untuk bisa memberikan sosialisasi kepada para Kalapas dan Karutan di Provinsi DKI Jakarta menjadi petugas pada saat pelaksanaan pemilu nanti.  " Selain itu, terdapat satu permintaan atau permohonan dari ibu kadivpas agar bapak ketua berkenan memberikan sosialisasi kepada para Kalapas dan Karutan di Provinsi DKI Jakarta bersama beberapa pejabat strukturalnya yang nantinya akan bertugas saat pelaksaan pemilu di tahun 2024. " Kata Ibnu.  Turut hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Marselina Budiningsih, Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi Arief Gunawan serta jajaran Kementerian Hukum dan Ham Provinsi DKI Jakarta.

51 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2028 menjalani tahapan seleksi Tes Psikologi yang bertempat di RS Tk. II Ridwan Meuraksa, Jakarta Timur pada Rabu,(8/3). Guna mendapatkan hasil yang maksimal, KPU RI menggandeng Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat untuk menyelenggarakan Tes Psikologi bagi calon Anggota KPU Provinsi tersebut. Tes Psikologi ini merupakan rangkaian seleksi yang harus dijalani para peserta setelah melalui Seleksi Administrasi dan Seleksi Tertulis pada 6 Maret lalu. Selanjutnya para peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi berhak melaju ke tahapan seleksi selanjutnya, yakni Tes Kesehatan dan Wawancara. Hadir mengawasi jalannya Seleksi Tes Psikolgi ini, Sekretaris Tim Seleksi Aminullah didampingi para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta yang  mempersiapkan kelangsungan proses Seleksi Tes Psikologi tersebut.