Berita Terkini

KPU DKI Laksanakan Monitoring Coklit Data Pemilih Pemilu 2024

KPU Provinsi DKI Jakarta laksakan monitoring proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilu 2024 di kawasan padat penduduk dan kawasan elit dalam wilayah kota Jakarta Pusat pada Sabtu (18/2). Monitoring coklit ini diawali dengan pengantar singkat dari Ketua KPU DKI Jakarta Sunardi dan dilanjutkan dengan penjelasan proses coklit oleh Ketua Divisi Data dan Informasi Partono kepada awak media yang hadir dan turut mengikuti monitoring coklit di lokasi yang dituju. Sebagai informasi, saat ini petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) sedang menjalankan proses pemutakhiran data pemilih melalui coklit sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Data yang diperoleh dari hasil coklit ini nantinya akan digunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 dan akan diumumkan pada kelurahan setempat. Masyarakat DKI Jakarta diharapkan dapat turut menyukseskan proses pemutakhiran data pemilih ini dengan menerima Pantarlih yang datang ke rumah, serta menunjukan kartu keluarga dan KTP untuk dicocokan. Warga yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi Pemilih juga dapat memeriksa namanya sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum melalui laman cekdptonline.kpu.go.id Dari lokasi monitoring terlihat Anggota Bawaslu DKI Jakarta Mahyudin beserta jajaran sekretariat, Kasubbag Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta dan jajaran sekretariat turut hadir mengikuti proses coklit ini.

KPU DKI Gelar Rapat Pleno Penentuan Sampel Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD.

KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan Rapat Pleno Penentuan Sampel Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta (15/2). Rapat pleno penentuan sampel ini ditujukan bagi bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat pada pleno Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verfikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pasca Mediasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Nurdin juga menjelaskan bahwa yang melakukan Verifikasi Faktual adalah Anggota PPS dan PPK yang telah dilantik beberapa waktu lalu secara door to door atau mendatangi alamat sampel satu per satu. "Secara teknis yang melakukan Verifikasi Faktual itu adalah PPS dan PPK. Mekanismenya itu door to door ke rumah yang ada datanya," jelas Nurdin. Rapat tersebut dipimpin Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi didampingi oleh Anggota KPU DKI Jakarta Marlina, M. Tarmizi, Nurdin, Deti Kurniawati, Partono, Muhaimin. Rapat Pleno juga dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Mahyudin dan Reki Putra Jaya, serta para perwakilan Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat sesuai dengan hasil rapat pleno verifikasi administrasi perbaikan kesatu pasca putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verfikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pasca Mediasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verfikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pasca Mediasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (17/2). Rapat Pleno dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi dan didampingi Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin, Marlina, Deti Kurniawati, Partono, Muhaimin, dan Muhammad Tarmizi serta Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir. Ketua Sunardi dalam sambutannya mengatakan terdapat dua kategori dalam putusan pleno ini, yaitu memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Nurdin yang membacakan putusan rapat pleno menyampaikan terdapat 6 Bakal Calon yang melakukan mediasi di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya pada pleno ini ditetapkan 4 bakal calon memenuhi syarat dan 2 bakal calon tidak memenuhi syarat. Hadir dan turut menyaksikan jalannya rapat pleno ini Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Mahyudin dan Reki Putra Jaya.

KPU DKI Gelar Rapat Koordinasi Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lokasi Khusus dan Wilayah Perbatasan untuk Pemilu Tahun 2024 di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis (16/2). Rakor ini bertujuan untuk memetakan TPS di lokasi khusus bagi pemilih yang tidak bisa hadir ke TPS di sesuai alamat KTP, Pemilih yang dimaksud diantaranya adalah pemilih yang bekerja di perusahaan tambang minyak, dimana saat hari pemungutan suara merreka ditugaskan untuk bekerja pada lokasi penambangan di lepas pantai.  Dalam sambutan pembuka, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi menyampaikan bahwa rakor ini penting untuk memastikan pelayanan kepada pemilih terutama bagi pekerja tambang di lepas pantai dapat terpenuhi dengan baik. "Koordinasi ini penting dalam rangka untuk memastikan langkah-langkah pelayanan kepada pemilih yang berada tempat khusus, seperti di perushaaan minyak di beberapa tempat," kata Sunardi. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi didampingi oleh Anggota Partono, Deti Kurniawati, M. Tarmizi, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang Undang Suryana, para Perwakilan Pertamina Hulu Energi OSES, Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT. Nusantara Regas, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Seribu, Ketua KPU Kabupaten Karawang dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta. Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan Berita Acara hasil kesepakatan para pihak yang hadir, berisi hal-hal yang harus ditindaklanuti setelah rapat koordinasi dilaksanakan guna memberikan pelayanan terhadap pemilih yang bertugas di lepas pantai agar dapat tetap menggunakan haknya untuk memilih pada Pemilu 14 Februari 2024 nanti.

KPU DKI Sosialisasi Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024

Usai nonton bareng Peluncuran Kirab Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta  menyemarakan Setahun Menjelang Pemungutan Suara Pemilu 2024 melalui kegiatan sosialisasi luar ruang di sekitar kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada  (14/2). Kegiatan sosialisasi Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 nanti ditandai dengan penyebaran bahan sosialisasi bagi pengendara dan pejalan kaki yang melintas. Warga yang mendapatkan informasi terlihat antusias dalam mendukung suksesnya Pemilu 2024. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Marlina menyampaikan giat ini bermaksud untuk menyampaikan kapada masyarakat umum agar tidak lupa menggunakan hak pilihnya di 14 Februari 2024. Turut membagikan bahan sosialisasi dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Partono, Marlina, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir, serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta.

KPU DKI Ikuti Nonton Bareng Kirab Pemilu 2024

Tepat satu tahun menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Peluncuran Kirab Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara hybrid melalui streaming Youtube KPU RI di Kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada (14/2). Peluncuran Kirab Pemilu 2024 diikuti 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sedangkan untuk titik peluncuran ada di delapan tempat, yakni KPU RI (Jakarta), KIP Aceh (Banda Aceh), KPU Kota Batam (Kepulauan Riau), Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak), KPU Provinsi Kalimantan Utara (Tanjung Selor), KPU Kabupaten Morotai (Provinsi Maluku Utara), KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang), dan KPU Provinsi Papua (Jayapura). Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam sambutannya mengatakan tujuan peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024 ini adalah untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan seluas-luasnya kepada masyarakat. Kegiatan ini menurut Hasyim sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kegiatan nonton bareng dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi didampingi Anggota Marlina, Partono, Deti Kurniawati, Nurdin, Muhaimin, M. Tarmizi, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir, Asisten Tindak Pidana Militer Kejaksaan Tinggi DKI Daswanto, *Kapok Sahli* Pangdam Jayakarta Amizar, para perwakilan partai politik peserta pemilu tingkat Provinsi DKI Jakarta, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemantau pemilu, perwakilan BEM sejumlah universitas di Jakarta, Pejabat Strumtural dan Fungsional Ahli Madya, serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta.