Berita Terkini

DPD Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta, beserta jajarannya di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Senin (19/12/2022). Rombongan BMK 1957 yang dipimpin oleh Ketua Muhammad Omar Syarif menyampaikan tujuan dan maksud kedatangannya ke KPU Provinsi DKI Jakarta, yakni untuk bersilaturrahmi dan siap membantu KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, serta ingin mengundang secara resmi Pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam acara MUSPIMDA BMK 1957 yang akan diselenggarakan di bulan Februari 2023 nanti. Audiensi kali ini diterima oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Partono, Marlina, Muhammad Tarmidzi, dan Muhaimin, serta didampingi oleh Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Prtisipasi, dan Hubungan Masyarakat Binsar S.T. Siagian dan Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Mydita Ayu. Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Partono menyampaikan selamat datang dan berterima kasih atas niat baik yang disampaikan BMK 1957.  "KPU Provinsi DKI Jakarta siap bersinergi dengan semua pihak dalam mensukseskan Pemilu Serentak 2024, termasuk organisasi kepemudaan," sambut Partono. Lebih lanjut Partono menjelaskan bahwa saat ini KPU Provinsi DKI sedang menjalankan tahapan  penerimaan berkas dukungan bakal calon Anggota DPD dan rekruitmen Badan Ad Hoc Pemilu, khususnya calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Karenanya diharapkan peran aktif semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk seluruh anggota organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan dengan turut serta mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD dan PPS.

JAKARTA - Untuk meningkatkan kualitas Daftar Pemilih, KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan di Cikini, Jakarta Pusat, pada Kamis-Sabtu,15-17 Desember 2022. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi bersama dengan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Partono, Marlina, Deti Kurniawati, Muhaimin, Nurdin, dan Muhammad Tarmizi, serta Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir. "Daftar Pemilih adalah nyawa dari Pemilu, sebab itu sangat penting evaluasi daftar pemilih dan perlunya koordinasi dengan stakeholders terkait supaya menciptakan Daftar Pemilih yang berkualitas,' ujar Sunardi dalam sambutan pembukanya. Pada pembukaan rakor ini hadir pula Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos yang juga merupakan Ketua Divisi Data dan Informasi. Dalam arahannya Betty menyampaikan bahwa banyak potensi permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih, terutama untuk Provinsi DKI Jakarta yang saat ini menjadi barometer nasional pelaksanaan Pemilu. Oleh karenanya Betty meminta agar KPU Provinsi DKI Jakarta untuk  inventarisasi potensi masalah dikarenakan banyaknya rumah sakit, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, serta panti sosial, dimana akan memungkinkan  dibentuk TPS khusus di tempat-tempat tersebut. "Begitu juga masalah yang terjadi dalam (penyusunan) Daftar Pemilih dari pemilu ke pemilu dikarenakan dinamisnya jumlah penduduk dan pergerakan perpindahan domisili yang terjadi di DKI Jakarta. Pada Pemilu 2024 diharapkan data pemilih yang disusun benar-benar sudah bersih dari data ganda dan data invalid," tegas Betty.

Dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait pembentukan Badan Ad Hoc di tingkat kelurahan, KPU Kota Jakarta Barat laksanakan sosialisasi di Kantor Walikota Jakarta pada Jumat (16/12). Sosialisasi dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta yang kali ini diwakili oleh Kadiv SDM & Litbang KPU DKI Jakarta Deti Kurniawati, Anggota KPU Kota Jakarta Barat Maryadi dan Nuraini, Sekretaris KPU Kota Jakarta Barat Ade Rita, serta Mydita Ayu, Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang mewakili Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta. Peserta sosialisasi terdiri dari para pemangku kepentingan di wilayah Jakarta Barat, Camat & Lurah pada kota Jakarta Barat, serta pengurus organisasi kemasyarakatan tingkat Kota Jakarta Barat. Dalam sambutan yang sekaligus membuka acara Ketua KPU Kota Jakarta Barat Sumardi menyampaikan bahwa baru saja selesai tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, yang ditandai dengan penetapan partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan pengundian nomor urut oleh KPU RI. Tahapan dilanjutkan dengan rekrutmen anggota Badan Ad Hoc yang diawali dengan pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan segera dibuka pendaftaran untuk calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 18-17 Desember 2022. Lebih lanjut Sumardi menyampajkan bahwa pelantikan Anggota PPK yang telah terpilih adalah pada tanggal 4 Januari 2023, sedangkan pelantikan Anggota PPS terpilih pada tanggal 17 Januari 2023, setelah itu teman-teman Badan Ad Hoc harus bergerak cepat karena pada Februari 2023 akan dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, karena itu harus segera mempersiapkan perekrutan petugas pendaftaran pemilih (Pantarlih) sejumlah 6.000 lebih petugas.  Sumardi juga mengingatkan pentingnya sinergitas antar penyelenggara pemilu "Apabila terdapat kendala di lapangan nantinya, diperlukan kerjasama yang baik antara penyelenggara pemilu Badan Ad Hoc (PPK, PPS, KPPS, dan Partarlih) dengan Panwas dan Bawaslu Kota, selesaikan di tingkat kota Jakarta Barat, jangan sampai permasalahan tidak tuntas dan naik ke tingkat provinsi", ujarnya. Deti menyampaikan bahwa sesuai ketentuan peraturan tentang pembentukan Badan Ad Hoc,  7 hari setelah terbentuk PPK, Sekretariat PPK sudah harus terbentuk. "Karenanya diperlukan dukungan dari para Camat untuk memberikan menyiapkan personil Sekretariat PPK dan fasilitas pendukungnya," pinta Deti. Deti juga berharap prestasi yang sudah diraih KPU Kota Jakarta Barat semoga dapat dipertahankan. "Suksesnya Pemilu juga didukung oleh teman2 Bawaslu, selain dari para pemangku kepentingan & masyarakat. Karenanya diharapkan sinergitas yg baik antar penyelenggara pemilu," ungkap Deti. Acara dilanjutkan dgn penyampaian materi sosialisasi oleh Anggota KPU Kota Jakarta Barat Nuraini dan Maryadi. Dalam paparannya Nuraini menyampaikan persyaratan calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS, jadwal pembentukan PPS, serta tata cara pendaftaran Badan Ad Hoc melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc  (SIAKBA). Lebih lanjut Maryadi mengajak seluruh peserta untuk mendaftar sebagai Anggota PPS sekaligus mengingatkan pentingnya integritas para anggota Badan Ad Hoc.

Persiapkan pengelolaan logistik Pemilu Serentak 2024, KPU DKI Jakarta berkoordinasi dengan KPU Kota/Kabupaten se-DKI bersama para pihak terkait pada Rabu(14/12/2022). Rapat koordinasi ini dahdiri Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Marlina, Muhammad Tarmizi, Partono, Muhaimin, Deti Kurniawati dan Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta  Dirja Abdul Kadir. Rapat Koordinasi Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilu SerentakTahun 2024 yang berlangsung di Jakarta Pusat ini dibuka oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Marlina, serta dihadiri oleh pemangku kepentingan lainnya seperti Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Dir. Intelkam Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelolaan Aset Provinsi DKI Jakarta, Dispora Provinsi DKI Jakarta, para Ketua KPU Kota/Kabupaten, Sekertaris KPU Kota/Kabupaten,  Kasubbag Umum dan Logistik KPU Kota/Kabupaten se-Provinsi DKI jakarta.  Dalam sambutannya Marlina mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang hadir serta menjelaskan dilaksanakan rapat koordinasi ini untuk lebih mempersiapkan diri dalam pelaksaaan Pemilu Serentak Tahun 2024, khususnya pada kesiapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik. Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Muhammad Tarmizi  menyampaikan bahwa manajemen waktu dalam pendistribusian logistik adalah sangat penting sehingga dibutuhkan kerjasama dan bantuan dari semua pihak, karenanya dalam rakor kali ini KPU DKI Jakarta mengajak para pemangku kepentingan untuk dapat turut mendukung suksesnya Pemilu Serentak 2024, khususnya melalui kesiapan pengelolaan logistik pemilu.

Untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KPU Provinsi DKI Jakarta mengadakan bimbingan teknis kepada para admin dan operator calon Anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta. Bimtek dilaksanakan pada Selasa, 13 Desember 2022 di Aula KPU Provinsi DKI Jakarta dan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi. Dalam sambutannya Sunardi mengharapkan kepada para peserta untuk mengikuti bimbingan teknis tersebut dengan benar, karena pada pencalonan Anggota DPD ini akan menggunakan Silon.  “Ini untuk memastikan kepada semua pihak terutama bagi L.O. dan Admin agar dapat memahami secara teknis penggunaan aplikasi Silon tersebut” Jelas Sunardi. Lebih lanjut Sunardi menjelaskan bahwa sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, bahwa rangkaian mekanisme pendaftaran atau metode pendaftaran akan dilakukan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon), di mana semua dokumen dikonversi dalam bentuk digital (soft copy). Setelah acara dibuka, kegiatan bimtek dipandu oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin. Kepada para peserta Nurdin menjelaskan tata cara pengajuan akses aplikasi Silon dan menerangkan secara detail fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut, termasuk tata cara input data ke dalam aplikasi dan cara input data dari dokumen excel yang telah diinput oleh para calon.

KPU Provinsi DKI Jakarta kembali melaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan Pendidikan Pemilih. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini sasaran yang dipilih adalah Pemilih Muda dan Pemilih Perempuan, pada  12 Desember 2022 di Balai Kota DKI Jakarta. Acara sosialisasi ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi yang didampingi oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Marlina. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi dalam sambutannya menjelaskan alasan KPU Provinsi DKI Jakarta mengundang para pemilih muda dan pemilih perempuan, karena KPU DKI Jakarta berkeinginan menyebarkan informasi terkait Tahapan Pemilu 2024 secara dini kepada masyarakat luas, agar mengetahui informasi lebih awal tentang tahapan Pemilu. “Masyarakat umum biasanya memperhatikan Pemilihan Umum pada saat menjelang pencoblosan saja. Padahal ada banyak tahapan panjang yang harus dilalui untuk sampai pada hari pencoblosan Pemilu,” kata Sunardi. Lebih lanjut Sunardi berharap kepada peserta sosialisasi agar menjadi pioneer bagi KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan infromasi dan pengetahuan yang diperoleh dalam sosialisasi ini agar meneruskan kepada komunitas masing-masing. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, dimana pada  kegiatan sosialisasi  kali ini menghadirkan narasumber Gede Narayana, Anggota Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang pernah juga berprofesi sebagai Anggota KPU Kota Jakarta Pusat dan seorang akademisi Sumarno yang telah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu dan peneliti di bidang ilmu politik, juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta untuk masa bakti 2008-2013. Dalam paparan yang dikemas dalam bentuk diskusi panel keduanya menguraikan tentang pentingnya meningkatkan partisipasi publik untuk pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Keduanya pun sepakat bahwa pemilu yang akan datang harus bebas dari isu-isu negatif dan penyebaran hoaks. Setelah paparan oleh kedua narasumber tersebut, pemateri selanjutnya adalah Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Marlina yang menyampaikan materi tentang tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum.  Marlina pun berpesan bahwa pada saat ini KPU sedang melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilihan Umum, dan yang bisa dilakukan adalah meneliti masalah keanggotaan partai politik. Karena mungkin di antara peserta, keluarga atau temannya ada yang namanya didaftarkan sebagai anggota oleh partai politik tertentu. Oleh karena itu kepada peserta dia perpesan untuk mengecek namanya dalam https://infopemilu.kpu.go.id/. Dan jika namanya dicatut oleh parpol dapat melaporkan pada menu tanggapan masyarakat dalam website tersebut. Selain itu kepada para peserta juga dihimbau agar senantiasa mengingatkan komunitas dan khalayak luas untuk mengecek apakah namanya sudah terdaftar sebagao pemilih melalui https://cekdptonline.kpu.go.id