Berita Terkini

Memasuki hari kedua Konsolidasi Nasional KPU Ketua KPU RI Hasyim Asy'arI dalam laporan kegiatannya menyampaikan peserta yang hadir dalam konsolnas atau konsolidasi nasional ini berjumlah sekitar 6.341 orang terdiri atas para Anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, jajaran Sekretariat KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Lebih lanjut Hasyim menjelaskan sebagai lembaga layanan, KPU melayani dua pihak. Pertama, pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Lalu kedua, peserta pemilu, baik partai politik, peserta pemilu perseorangan, peserta pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, maupun pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Hadir memberikan arahan dalam acara ini yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dalam arahannya mengatakan Pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan kesuraman, kesulitan, ketidakpastian, di tengah kita bekerja keras untuk terus memulihkan ekonomi kita. Oleh sebab itu Presiden Jokowi berharap agar KPU dapat bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, serta mengatur skala-skala prioritas yang memang harus dijalankan. Selain Presiden Jokowi  acara konsolidasi nasional KPU dihadiri pula oleh sejumlah pihak, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. Pada kegiatan ini juga KPU memperkenalkan Maskot KPU untuk Pemilu Tahun 2024 “Sura” dan “Sulu” yang merupakan singkatan dari “suara rakyat” dan “suara pemilu”. Sura adalah burung jalak bali jantan yang mewakili pemilih laki-laki dan Sulu merupakan burung jalak bali betina yang mewakili pemilih perempuan. Mereka digambarkan dengan mimik tersenyum dan tengah memegang paku pencoblos serta mengacungkan jari kelingking bertinta ungu, yang menandakan mereka telah menggunakan hak suara.

Dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan Konsolidasi Nasional di Convention Hall Beach City Entertainment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara. Acara yang dibuka oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam kata pembukanya mengungkapkan rangkaian acara rapat konsolidasi nasional berlangsung pada 1-3 Desember 2022 dengan melibatkan jajaran KPU di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Dengan mengusung tema Konsolidasi KPU untuk Peningkatan Layanan Pemilu 2024, Ketua KPU RI juga menjelaskan bahwa KPU berkewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan aturan, asaz dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu.serta menyampaikan kegiatan tahapan pemilu yang berlangsung saat ini terdiri dari verifikasi partai politik, persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, pembentukan badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih, dan penyerahan dukungan bagi bakal calon Anggota DPD. Setelah dibuka oleh Ketua KPU RI, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dari masing-masing Anggota KPU RI. Mengawali arahan pertama oleh Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga  Yulianto Sudrajat mengaakan Pemilu 2024 memiliki tantangan yang berbeda, makanya konsolidasi ini momen penting karena Pemilu Serentak 2024 adalah sarana integritas bangsa. Ketua Divisi Data dan Informasi Betty Epsilon Idroos mengungkapkan Sasaran digitalisasi Pemilu adalah kepercayaan publik.Dimana terdapat tiga aspek yang harus dijaga yaitu Kerahasiaan, keabsahan ,dan ketersediaan data, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifudin  menyampaikan Konsolidasi menjadi penting untuk menyamakan pemahaman terkait kebijakan yang diambil KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu,  Sementara Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Kholik menekankan Pelayanan pemilu tidak hanya diawali dari kebijakan strategis, tetapi titik kuncinya adalah komunikasi. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas August Mellaz menyampaikan bahwa sosialisasi pemilu masih terus dilakukan sampai dengan 14 Februari 2024, dan Ketua Divisi SDM dan Litbang Parsadaan Harahap mengingatkan agar semua pihak dapat terus menjaga sinergi dan harmonisasi dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.  Sementara Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno dalam arahannya menyampaikan agar jajaran Sekretariat dapat terus menjaga soliditas dan loyalitas dalam bekerja.

Untuk menjaring calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2024, KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan Rapat Koordinasi Tata Cara dan Mekanisme Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang berbagai elemen masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya tingkat DKI Jakarta.  Rapat koordinasi dilaksanakan pada Selasa, 29 November 2022 dan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi yang didampingi oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin, Muhaimin, Marlina, Partono dan Muhammad Tarmizi, serta Plt. Sekretaris Dirja Abdul Kadir. Dalam sambutannya Ketua Sunardi menjelaskan bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum telah bersiap menjalankan tahapan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilu Tahun 2024. Oleh karena itu diharapkan kepada yang hadir, khususnya para bakal calon untuk bersiap melaksanakan mekanisme pendaftarannya. Lebih lanjut Sunardi menjelaskan bahwa dalam Pemilu kali ini, Komisi Pemilihan Umum saat melaksanakan pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024 akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Perseorangan. “Penggunaan Silon ini untuk mempermudah para calon dalam mendaftar sebagai bakal calon, karena calon tidak pelu lagi membawa berkas-berkas yang jumlahnya cukup banyak bahkan sampai berkontainer-kontainer,” ujar Sunardi. Sementara Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin menjelaskan mekanisme dan alur pendaftaran DPD, termasuk jumlah minimal dukungan yang harus disampaikan.  Menurutnya bahwa berdasarkan Keputusan KPU nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024, dukungan minimal bagi calon anggota DPD untuk DKI Jakarta sebesar 3000 pendukung yang tersebar di 50% Kabupaten/Kota yang ada di DKI Jakarta, yakni minimal 3 Kabupaten/Kota. “Jumlah ini didapat berdasarkan jumlah pemilih dalam DPT di DKI Jakarta saat (keputusan ini) ditetapkan sebesar 7.761.598 pemilih, masih di bawah 10.000.000 pemilih, sehingga jumlah minimal dukungan 3000 pemilih, ” jelas Nurdin. Sementara dalam skema dan konsep jadwal tahapan penyerahan dan verifikasi dukungan minimal pemilih, bahwa penyerahan dukungan akan dilaksanakan tanggal 16-29 Desember 2022 ini. Sedangkan verifikasi administrasi dilaksanakan mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023. Sementara Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Pertisipasi Masyarakat Binsar Siagian dalam pemaparan menjelaskan tentang template format excel yang telah diberikan oleh KPU RI.  Dalam template tersebut terdapat perubahan dari format yang dipakai dalam Pemilu 2019, yakni adanya penambahan kolom dalam LAMPIRAN MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. Penambahan tersebut terletak pada adanya kolom tempat lahir dan kolom alamat yang semula 1 kolom dipecah menjadi 4 kolom.

Menyambut Hari Ulang Tahun Koprs Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) KE-51, KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara bendera di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Selasa, 29 November 2022. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Plt. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir. Dalam amanatnya Dirja Abdul Kadir membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Naional Zuldan Arif Fakrulloh bahwa tema HUT KORPRI pada tahun ini adalah "KORPRI Melayani, Berkontribusi, dan Berinovasi Untuk Negeri". Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional organisasi KORPRI merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia, dalam rangka meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada Pancasila. Lebih lanjut beliau berharap agar KORPRI tetap solid sebagai organisasi di dalam kedinasan sehingga aspirasi ASN dapat ditampung, diformulasikan, dan disalurkan secara proporsional dan professional. Upacara bendera berlangsung khidmat dan upacara diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural dan Non Struktural serta para Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta.

Untuk memperlancar pelaksanaan Computer  Assisted Test (CAT) yang akan diterapkan untuk pelaksanaan perekrutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024, KPU Provinsi bersama KPU Kota dan Kabupaten se-DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan di ruang rapat Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta pada Jum’at 25 November 2022. Rakor sendiri dipimpin oleh Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati. Sebelum membahas agenda CAT, rakor dibuka oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi yang didampingi oleh 4 orang Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, yaitu Deti Kurniawati, Marlina, Nurdin, Muhammad Tarmizi, serta Plt. Sekretaris Dirja Abdul Kadir. Dalam arahannya Sunardi mengharapkan agar pelaksanaan CAT dilakukan dengan sebaik mungkin, untuk itu diharapkan kepada KPU Kota/Kabupaten untuk mempersiapkan fasilitas dan alat dukung yang diperlukan “Dilaksanakan di mana, dan kesiapan peralatan yang akan digunakan harus kita matangkan di sini, dalam rapat koordinasi ini,” jelas Sunardi. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk membahas kesiapan masing-masing KPU Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan CAT di tempat masing-masing. Di antara yang dibahas adalah laporan progress pendaftar dari masing-masing Kota/Kabupaten, kesiapan prosedur standar layanan, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan.  Sementara Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati mengingatkan agar memperhatikan tempat dan alat yang diperlukan. Oleh karena itu kepada KPU Kota/Kabupaten agar mempercepat langkahnya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota.

Dalam rangka memastikan terpenuhinya persyaratan administasi pelamar dalam rekrutment Penyelenggara Badan Ad Hoc, KPU se-DKI Jakarta melakukan Audiensi ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (24/11). Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati dan didampingi oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta menyampaikan maksud kedatangan yaitu untuk memastikan agar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dapat menfasilitasi persyaratan kesehatan pada calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  Seperti diketahui, dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan oleh Puskesmas maupun Rumah Sakit.  Menanggapi hal tersebut Sekretaris Dinas Kesehatan Jakarta N.S. Purwadi, M. Kep.,Sp.Kom. beserta jajaran yang menerima rombongan mengatakan siap mendukung secara penuh terkait fasilitasi pemeriksaan kesehatan calon Anggota PPK dan berharap agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.