Berita Terkini

KPU Provinsi DKI Jakarta mengikuti  Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan yang digelar oleh KPU RI pada tanggal 4 sampai 6 November 2022 di Jakarta. Pada kegiatan ini diumumkan satker yang memperoleh penghargaan terbaik dalam kepatuhan pelaporan Kartu Kendali SPIP. KPU Provinsi DKI Jakarta bethasil meraih Penghargaan Terbaik Pertama Kategori Wilayah Kecil dalam Kepatuhan Pelaporan Kartu Kendali SPIP Terbaik Tahun 2022. Acara yang dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Muhammad Afifudin yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya tata kelola keuangan dengan manajemem resiko  selama tahapan Pemilu untuk meminimalisir berbagai dampak buruk yang terjadi selama tahapan. Dia berharap agar penguatan terhadap Tata Kelola juga untuk mengantisipasi adanya berbagai kasus hukum yang ditangani aparat penegak hukum.  Hadir mewakili KPU Provinsi DKI Jakarta Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Muhaimin,  Plt. Sekretaris Dirja Abdul Kadir, Kepala Bagian Hukum dan SDM Fikri Errydian Syahidi dan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Rivan.

KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 bersama dengan KPU Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta. KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 Oktober untuk tingkat Provinsi dan tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022 di tingkat Kota/Kabupaten. Acara yang digelar pada Sabtu, 5 November 2022 di Hotel Holiday Inn Jakarta dibuka oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Nurdin didampingi oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati, Marlina, Muhaimin, Muhammad Tarmizi dan Partono. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi, dimana masing-masing satuan kerja menyampaikan tantangan yang dihadapi pada saat verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kota/Kabupaten.  Dalam arahannya Nurdin mengingatkan kembali terkait mekanisme perhitungan sampling verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol yang digunakan dalam masa perbaikan verifikasi faktual mendatang. Diharapkan dengan verifikasi yang cermat dan berpegang pada ketentuan yang berlaku dapat menghindari potensi terjadinya pelanggaran administrasi dalam Pemilu.

Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta. Audiensi dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta di Jl. Salemba Raya pada Jum’at, 4 November 2022. Dalam surat yang dikirimkan ke KPU Provinsi DKI Jakarta, peserta audiensi ini dipimpin oleh Kepala Dinas Dukcapil, didampingi oleh Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas Dukcapil, dan para Kepala Suku Dinas Dukcapil dari 6 wilyah se- Provinsi DKI Jakarta.  Rombongan Dinas Dukcapil diterima oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Sunardi yang didampingi oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Muhaimin, Partono, Deti Kurniawati, Nurdin dan Tarmidzi serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, Dirja Abdul Kadir dan seluruh pejabat di Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta. Budi Awaludin, Kepala Dinas Dukcapil selaku pimpinan rombongan menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwa koordinasi yang baik sejak awal di antara seluruh stakeholder yang ada, baik yang terkait langsung maupun maupun tidak langsung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sangat memegang peranan penting dan menjadi tanggung jawab bersama agar pelaksanaan Pemilu berjalan lancar, tertib dan sukses sesuai dengan yang diharapkan bersama. “Untuk itu Dinas Dukcapil datang bersilaturrahim sekaligus menjalin koordinasi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui persiapan Pemilu 2024 sekaligus antisipasi yang perlu dilakukan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta,” jelas Budi Awaludin. KPU Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Ketua menyambut baik maksud dan tujuan rombongan Dukcapil Provinsi DKI Jakarta ini, dan menjelaskan kesiapan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2024 terutama dari sisi teknis penyelenggaraan. KPU Provinsi DKI Jakarta berterimakasih atas upaya aktif dari Dinas Dukcapil berserta seluruh Suku Dinas yang selama ini juga terus berkoordinasi baik dengan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dalam memperbaiki Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). “Kerjasama harus terus berlangsung, bahkan perlu ditingkatkan mengingat tanggal 14 Desember 2022 mendatang KPU RI akan menerima Daftar Pemilih Potensial Pemilu dan Pilkada (DP4) dari Kementrian Dalam Negeri,” terang Sunardi. Lebih jauh Sunardi menjelaskan, dalam melaksanakan tahapan, KPU juga akan melibatkan instansi lain untuk berkoordinasi dengan baik demi suksesnya Pemilu 2024.

Dalam rangka mensosialisasikan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024  KPU Kota Jakarta Selatan menggelar Jaksel Gen-Z & Millenial Conference pada 31 Oktober 2022. Hadir mewakili KPU Provinsi DKI Jakarta, Plh. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Marlina. Dalam kata sambutannya Plh. Ketua Deti Kurniawati menyampaikan terima kasih kepada para peserta serta berharap agar para siswa/siswi dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Acara yang bertempat di Aula SMKN 57 Jakarta ini diikuti lebih dari 300 siswa/siswi. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk talkshow dan bertajuk "Let's Take Action For Better Election" menghadirkan pemateri dari berbagai kalangan, diantaranya Ketua Umum HPMI Jaksel Muhammad Assad, Peneliti Senior ISI Ikram Maslom, Chairman CentennialZ  Dinno Ardiansyah, Founder Total Politik Arie Putra, Ketua Umum HPMI PT UI Muhammad Rizki L, dan staf Divisi Hukum Koperatif Helen Ardhana Simanjuntak.

Dalam rangka mengetahui kekurangan dan tantangan dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu melakukan Evaluasi Internal terhadap pelaksanaannya. Kegiatan evaluasi internal yang dilaksanakan di Pulau Pramuka pada Kamis, 3 November 2022 ini juga sekaligus dipadukan dengan kegiatan peresmian atas perpindahan kantor KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dari Pulau Karya ke Pulau Pramuka. Hadir dalam acara evaluasi sekaligus peresmian kantor ini, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Divisi Teknis Nurdin, Divisi  Data dan Informasi Partono, dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Marlina. Hadir pula dalam acara  ini, Wakil Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Yuli Hardi yang mewakili Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang didampingi oleh Wakil Lurah Pulau Panggang, Jamaluddin. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Murhofik yang didampingi oleh para Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu. Dalam sambutannya Murhofik mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang telah banyak memfasilitasi perpindahan kantor ini dan berharap semoga dengan kantor yang baru ini dapat memberi semangat kerja di jajaran KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Senada dengan Murhofik, Marlina Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Ketua mengharapkan agar dapat memanfaatkan sarana kantor ini untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. “Ini patut diyukuri, karena di tempat yang baru ini juga terdapat banyak kantor Pemda Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu,” ujar Marlina. Setelah dibuka acara peresmian dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai pertanda bahwa Kantor KPU Kabupaten Adm. Kep. Seribu telah siap digunakan. Pemotongan pita dilakukan bersama  oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Marlina, Ketua KPU Kabupaten Kep. Seribu Murhofik dan Wakil Camat. Sebelumnya Kantor KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu terletak di Pulau Karya, di mana di pulau tersebut tidak berpenduduk dan tidak terdapat kantor lainnya, sehingga jika diperlukan koordinasi dengan stakeholders harus melakukan penyeberangan dengan menggunakan transportasi kapal kecil. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin dalam arahannya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan nanti, agar dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati, karena akan menentukan lolos dan tidaknya partai politik sebagai peserta Pemilu 2024, serta mengingatkan agar tetap berpedoman pada instruksi yang diberikan oleh KPU RI.  “Seperti dalam menanggapi adanya (surat) edaran dari Bawaslu yang meminta data sampel, kita harus tetap menggunakan edaran yang dibuat oleh KPU RI sebagai pedoman,” ingat Nurdin. Sementara Partono yang juga memberikan sambutan dalam kegiatan ini, mengingatkan bahwa dilakukannya evaluasi ini untuk mengetahui kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, sehingga tidak timbul masalah dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan nanti.

Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan presentasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Presentasi ini disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta secara daring dengan menggunakan media aplikasi zoom meeting. Selain Ketua, dalam presentasi ini juga hadir secara langsung 2 orang Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta dan mendampingi Ketua, keduanya adalah Muhaimin dan Deti Kurniawati. Sedangkan Marlina, Nurdin dan Partono mengikuti presentasi melalui zoom meeting dari Kepulauan Seribu, karena sedang melaksanakan tugas kedinasan. Sedangkan Muhammad Tarmizi berhalangan hadir karena sedang mengikuti rapat dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Presentasi dilakukan setelah KPU Provinsi DKI Jakarta terpilih masuk dalam 3 besar untuk kategori Badan Publik Lembaga Non-Struktural, berdasarkan Penetapan Verifikasi Hasil _Self Assesment Qoestionnaire_ (SAQ) yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam surat nomor: 378/KIP-DKI/X/2022 tanggal 28 September 2022. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Badan Publik yang dinyatakan lolos ke tahapan selanjutnya dijadwalkan melakukan presentasi. Dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini, penilaian difokuskan pada indikator pengumuman dan penyediaan informasi publik, perkembangan teknologi informasi dan inovasi layanan informasi.  KPU Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melakukan pengisian _Self Assesment Questionnaire_ (SAQ) yang dimulai sejak tanggal 29 Juli hingga 30 Agustus 2022, dan mengembalikan SAQ kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui laman https://kip.jakarta.go.id. Dalam Monev Badan Publik tahun 2021 lalu, KPU Provinsi DKI Jakarta telah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Terbaik dari Kategori Lembaga Non Struktural dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Seremoni Penghargaan saat itu dilaksanakan di Balai Agung, Komplek Balaikota Provinsi DKI Jakarta dan diberikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anis Baswedan dan diterima oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta yang saat itu masih dijabat oleh Betty Epsilon Idroos.